REPUBLIKA.CO.ID, DUBLIN -- Duta Besar (Dubes) China untuk Irlandia, He Xiangdong, mengatakan laporan tentang pembatasan kebebasan sipil di Hong Kong, dan kamp konsentrasi untuk Muslim Uighur di wilayah Xinjiang dibesar-besarkan dan dibuat-buat.
Xiangdong menggambarkan video warga Uighur di kamp-kamp konsentrasi yang dibuat, dan diedit untuk tujuan politik. Video Uighur memperlihatkan anggota populasi Muslim di provinsi Xinjiang.
"Banyak dari klip video itu dibuat-buat, diedit untuk tujuan politik, terlalu absurd, sangat disayangkan bahwa orang mendasarkan persepsi atau penilaian mereka pada laporan itu," kata Xiangdong dilansir dari laman Irish Times, Jumat (24/7).
Dia mengatakan, dalam posisi China kamp-kamp ini tidak ada, dan bukan kamp konsentrasi. Kisah-kisah tentang pembersihan etnis benar-benar dibuat-buat, karena dalam 40 tahun terakhir populasi Uighur dua kali lipat dari warga China sendiri.
Pada laporan tentang sterilisasi paksa terhadap wanita Uighur, Xiangdong mengatakan ini hanya kisah palsu yang dibuat-buat. Jika ada satu kasus saja itu tidak akan diizinkan, jika ada bukti nyata maka mereka akan melakukan penyelidikan.
Di samping itu, kisah-kisah tentang Hong Kong telah dilebih-lebihkan. Hal tersebut dia sampaikan kepada RTE radio. Dia mengakatakan, ada batasan kebebasan, dan setiap ekspresi kebebasan berbicara, serta berkumpul harus tunduk pada hukum, ketertiban dan harus damai.
"Banyak kekhawatiran yang diungkapkan di AS (Amerika Serikat) dan Inggris telah dilebih-lebihkan," kata dia.
Mantan senator independen, Jenderal Jaksa Michael McDowell, mengatakan pernyataan Duta Besar itu sangat menyesatkan dan mengganggu. Itu secara terang-terangan tidak benar, bahwa cerita-cerita di kamp konsentrasi tidak akurat.
Fakta bahwa Xiangdong merujuk pada tingkat kelahiran yang lebih tinggi di kalangan Muslim Uighur merupakan masalah yang memprihatinkan.
Senator McDowell mengatakan, berdasarkan Pasal 5 perjanjian ekstradisi antara Irlandia dan Hong Kong, dilarang mengekstradisi siapa pun karena pelanggaran politik atau berdasarkan pandangan politik mereka."Undang-undang dan pengadilan kami menetapkan bahwa orang-orang dengan tuduhan palsu tidak dapat diekstradisi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
