REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Sa’aduddin Djamal menyayangkan Nahdatul Ulama dn Muhammadiyah yang mundur sebagai organisasi penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keduanya memang seharusnya dilibatkan dalam dunia pendidikan Indonesia.
"Karena mempunyai pengalaman dalam dunia pendidikan. Terbukti mempunyai lembaga pendidikan dari tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi, serta menjangkau semua kalangan masyarakat," ujar Illiza lewat keterangan tertulisnya, Kamis (23/7).
Program Organisasi Penggerak (POP), kata Illiza, sebenarnya belum mempunyai payung hukum yang jelas. Sebab, Komisi X DPR RI belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan.
"Ketika peta jalan masih dalam tahap pembahasan, apapun program yang dijadikan sebagai pengejawantahan dari visi merdeka belajar yang realisasinya program menggunakan anggran negara harus melalui pembahsan," ujar Illiza.
Selain itu, anggaran POP yang dianggarkan oleh Kemendikbud belum dibahas dan belum disetujui oleh DPR. Ia mengatakan anggaran POP yang direncanakan sebesar Rp 595 miliar per tahun itu masih berupa pagu indikatif.
"Jadi belum ada kesepakatan terkait hal tersebut, karena masih menunggu pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," ujar Illiza.
Kendati demikian, ia berharap POP nantinya menjadi bagian dari visi merdeka belajar. Di mana fokusnya adalah untuk mencapai hasil belajar siswa.
"Dengan tujuan meningkatnya numerasi, literasi dan karakter siswa. Diharapkan POP dapat membantu sekolah penggerak," ujar Illiza.
Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.
Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan. Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.
Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp 20 miliar/tahun, Macan Rp 5 miliar per tahun, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
