DPR Nantikan Pemerintah Penuhi Infrastruktur PJJ Era Pandemi

Pemerintah harus segara cari jalan keluar masalah akses belajar selama pandemi

Kamis , 23 Jul 2020, 13:28 WIB
 Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan pihaknya masih menanti kebijakan dari pemerintah terkait penyediaan fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam jaringan (daring).
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan pihaknya masih menanti kebijakan dari pemerintah terkait penyediaan fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam jaringan (daring).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan pihaknya masih menanti kebijakan dari pemerintah terkait penyediaan fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam jaringan (daring). Ia mengatakan, pemerintah harus segera mencari jalan keluar bagi permasalahan kesulitan akses belajar selama pandemi.

Ia menjelaskan, hingga saat ini masih banyak anak yang kesulitan mendapatkan akses untuk belajar karena kesulitan sinyal. "Ini kan miris sekali. Jadi harus ada modul-modul, pembelian buku, atau nanti di whatsapp, dan lain-lain. Harus dicari, karena ini kan tidak berlangsung lama. Kita asumsikan enam bulan PJJ masih berjalan," kata Dede, pada Republika, Rabu (22/7).

Saat ini, kata Dede kondisinya memang serba sulit bagi seluruh pihak. Sehingga, pemerintah harus memiliki satu pemikiran pilihan lain jika kondisi darurat pandemi ini masih terjadi.

Ia menegaskan, harus ada ketegasan dari pemerintah bahwa jangan memaksakan siswa untuk mengejar nilai-nilai. "Kalau saya malah mengatakan, kalau perlu ada relaksasi nilai. Jadi intinya sebisa mungkin tahun ini kita luluskan saja semua," kata dia menambahkan.

Ia banyak menyaksikan anak-anak yang harus belajar dari pagi hingga sore, ditambah bimbingan belajar yang semuanya dilakukan secara daring. Jika terus seperti ini, maka ia khawatir anak akan kekurangan waktu bermain.

"Kalau begini kapan bermainnya anak-anak? Kapan istirahatnya? Sementara anak-anak kan tetap 40 persen waktu dia harus diisi dengan bermain," kata dia lagi.

Kurikulum darurat, menurut dia sangat penting untuk diterapkan. Pemerintah harus membuat petunjuk teknis PJJ yang bisa dipatuhi setiap sekolah dan guru. Sebab, selama ini sekolah dan guru menerjemahkan PJJ dengan berbeda-beda.

"Tadi saya katakan, ada yang belajar terus, kasih tugas terus menerus. Jadi harus jelas juknisnya seperti apa. Kurikulum apa yang didahulukan," kata dia lagi.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan, terkait kebutuhan internet terus dibicarakan dengan kementerian/lembaga terkait.  Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendikbud Evy Mulyani  mengatakan, kerja sama antara kementerian hingga saat ini berjalan dengan baik.

"Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait senantiasa dilaksanakan dengan intensif dan baik," kata Evy.