REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai langkah pemerintah yang tidak lagi umumkan data penyebaran Covid-19 mulai Rabu (22/7) adalah sebuah kemunduran.
"Bukankah keterbukaan informasi publik menjadi kebutuhan yang harus dijunjung tinggi dalam perang melawan Covid-19 ini?" kata Netty kepada Republika, Rabu (22/7) malam.
Ia menganggap langkah pemerintah tersebut sebagai sebuah keanehan baru yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi. Menurutnya, dari data yang disampaikan, pemerintah bisa menerapkan kebijakan. Begitu juga masyarakat yang diharapkan dari data yang disampaikan secara terbuka tersebut bisa memunculkan kesadaran tentang ancaman pandemi.
"Pada situasi yang tidak menentu kapan pandemi berakhir, masyarakat perlu data dan informasi yang kredibel agar dapat melindungi diri dan keluarga masing-masing," ujarnya.
Politikus PKS tersebut menyoroti langkah pemerintah yang hanya akan mengumumkan data terkini penanganan covid-19 melalui laman resmi atau website. Netty menganggap hal tersebut tidaklah tepat mengingat tidak semua rakyat Indonesia memiliki akses internet yang baik dan literasi digital yang baik.
"Oleh karena itu, pemberitahuan secara langsung di televisi dan di depan awak media masih relevan dan urgen dilakukan agar menjangkau lebih banyak warga masyarakat, bahkan yang berada di wilayah 3 T (terdepan, terluar, dan tertinggal)," ungkapnya.
Bahkan, ia menambahkan, akan lebih baik jika setiap pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan televisi lokalnya masing-masing untuk menginformasikan secara real-time dan menghilangkan peluang disinformasi dan hoaks terkait covid-19 di tengah masyarakat.
"Seperti judul lagu, keterbukaan informasi dan data Covid-19 menjadi niscaya, agar tak ada dusta di antara kita," tuturnya.
