REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Riset yang dilakukan lembaga survei Charta Politika menangkap tiga lembaga negara yang paling aktif di masa pandemi Covid-19. Tiga lembaga negara tersebut antara lain kementerian kesehatan, BNPB/gugus tugas dan kementerian sosial.
Berdasarkan hasil survei, kementerian kesehatan menjadi lembaga teraktif dengan indeks persepsi 31 persen. Diikuti oleh BNPB atau gugus tugas dengan tingkat keaktifan sebesar 21,8 persen dan kementerian sosial 17,2 persen.
Survei dilakukan pada 13 hingga 16 Juli 2020 dengan melibatkan 1.200 responden. Survei dilakukan melalui telepon berdasarkan database yang dimiliki dalam survei dua tahun terakhir. Margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei juga menangkap pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penghasilan masyarakat. Sebesar 83,4 persen mengaku terpengaruh dan 15,8 persen menyatakan sebaliknya. Sedangkan 0,8 responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Selama masa pandemi pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Mengacu pada hasil survei, sebesar 44,5 persen responden mengaku pernah menerima yang berkaitan dengan Covid-19 dan 53,5 persen menyatakan sebaliknya.
"Dari 44,5 persen itu, sebanyak 48,3 persen menerima sembako dan 37,3 persen mendapatkan uang tunai," kata Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya di Jakarta, Rabu (23/7).
Survei mendapati bahwa 15,8 persen responden menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat. Dari angka tersebut, sebesar 16,5 persen menerima paket sembako, 12,1 persen bantuan sosial dari kementerian sosial dan 6,5 persen bantuan langsung tunai dari dana desa.
Politikus PKS Nasir Djamil menilai bahwa bantuan sosial membantu masyarakat terdampak Covid-19. Dia meminta pemerintah dalam hal ini kementerian terkait agar mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai.
Hal serupa juga dilontarkan politikus PDIP Aria Bima. Menurutnya, bantuan sosial berupa dana tunai merupakan langkah baik sehingga arus uang di masyarakat dapat mendorong daya beli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
