REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, masuk akal tingkat ketidakpuasan publik terhadap penanganan covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat terus meningkat. Menurutnya, hal tersebut lantaran fokus penanganan covid-19 yang dilakukan pemerintah masih hanya fokus pada ekonomi.
"Dari hasil yang dipaparkan ini, masuk akal kalau masyarakat tidak puas dengan pemerintah pusat yang angkanya naik terus dari 10,5 naik ke 29,6 sampai ke 34,6 (persen) logis karena situasi," kata Hinca menanggapi hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, Selasa (21/7)
Mantan sekjen Partai Demokrat tersebut menilai, dikeluarkannya peraturan presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bisa jadi merupakan respons dan jawaban Jokowi terkait langkah extraordinary yang disampaikannya beberapa waktu lalu di hadapan para menterinya. Dia berharap, melalui komite tersebut seluruh target yang dikehendaki pemerintah Jokowi dapat tercapai.
"Jangan sampai kita buang peluru sebanyak-banyaknya, tetap enggak kena sasarannya," ujarnya
Pascaditerbitkannya perpres tersebut, dirinya mengusulkan agar Presiden Jokowi terus memantau perkembangannya. Pengawasan juga perlu dilakukan tidak hanya oleh presiden, tetapi juga oleh partai politik baik di dalam koalisi pemerintah maupun yang berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang.
"Sekarang Pak Jokowi memimpin kita, silakan dijalankan dengan sangat baik, kita dukung penuh dengan tetap membuka ruang-ruang publik untuk beri masukan," ucapnya.
"Kalau ekonominya kita dahulukan, jangan pernah tinggalkan kesehatannya. Kalau kesehatannya yang terus kita jadikan perhatian, jangan lupakan ekonominya. Memang pilihannya adalah 'dan', bukan 'or'," imbuhnya.
Sebelumnya Indikator Politik Indonesia dalam surveinya mengungkapkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat justru mengalami peningkatan jika dibanding dengan bulan Mei. Diketahui bahwa tingkat kepuasan publik di bulan Mei terhadap pemerintah pusat hanya 47,6 persen. Kini tingkat kepuasan di bulan Juli meningkat menjadi 55,3 persen.
Kendati demikian angka masyarakat yang tidak puas terhadap langkah pemerintah pusat dalam penanganan Covid juga terus mengalami peningkatan sejak Februari 2020. Pada Februari sebanyak 10,3 persen responden mengaku tidak puas, kemudian naik pada Mei menjadi 29,6 persen. Lalu menjadi 34.6 persen di bulan Juli.
Untuk diketahui survei tersebut dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 13-16 Juli 2020. Responden yang dilibatkan dalam survei tersebut sebanyak 1.200 responden. Survei dilakukan melalui telepon berdasarkan data base yang dimiliki dalam survei dua tahun terakhir, serta margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
