REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jabar berharap, pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melewati atau ada di Jabar.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum, perhatian untuk pekerja dari wilayah proyek pun, sesuai dengan harapan dari para kepala daerah.
"Karena di Jabar pengangguran sangat luar biasa karena pandemi (Covid-19) dan pemerintah sedang berupaya (salah satunya) dengan padat karya. Itu pun baru terserap 50 ribu dari jutaan yang menganggur," ujar Uu, Senin petang (20/7).
Uu mengatakan, semua kepala daerah ingin ada kuota pekerja di wilayah (proyek) tersebut. Misalnya, proyek melewati Kabupaten Bandung Barat, maka kami ingin ada pekerja dari wilayah Kabupaten Bandung Barat. "Itu sedikit meringankan beban kami dalam menyerap tenaga kerja," katanya.
Saat ini, beberapa PSN yang tengah dikerjakan di Jabar antara lain Waduk Cipanas dan Waduk Kuningan (BBWS Cimanuk Cisanggarung), Waduk Leuwikeris (BBWS Citanduy), Pelabuhan Patimban, Bendungan Sadawarna (Kabupaten Subang), hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Uu, beberapa PSN tersebut sudah menyerap tenaga kerja lokal, dengan jumlah yang bervariasi. Contohnya 150 warga lokal dari total 350 pekerja di proyek Bendungan Sadawarna, 250 warga lokal dari total 510 pekerja di proyek Waduk Leuwikeris, dan 308 warga lokal dari total 804 pekerja di proyek Pelabuhan Patimban.
Uu juga menegaskan bahwa Pemprov Jabar sangat mendukung proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jabar. Ia pun berharap keinginan Jabar terkait peningkatan jumlah tenaga kerja lokal dalam PSN bisa terwujud.
"Semoga ini semua menjadi perhatian pemerintah pusat terkait jumlah dan kualitas pekerjaan yang diberikan kepada Jabar. (Hasil rapat) ini semua juga akan menjadi pembahasan di kami, termasuk keinginan dari pemerintah pusat itu sendiri," kata Uu.
Menurutnya, walaupun proyek tersebut manfaatnya ada yang dirasakan oleh warga Jabar, tapi ia yakin semua kegiatan ini tujuannya untuk masyarakat secara umum. "Jadi, tidak diskriminatif untuk wilayah tertentu," katanya.
Uu sendiri, menghadiri rapat tentang PSN yang dihadiri Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Bambang Hidayah, serta perwakilan dari BBWS Citarum, BBWS Ciliwung Cisadane, BBWS Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan PT Kereta Cepat Indonesia China ini, Kang Uu juga berharap agar pihak terkait bisa meningkatkan komunikasi dengan kepala daerah terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Tujuannya, menurut Uu, selain untuk mengetahui progres proyek yang dilaksanakan, juga agar daerah bisa ikut membantu meminimalisir dampak dari proyek tersebut.
Karena, kata dia, selain kebermanfaatan, semua pembangunan tidak lepas dari dampak, baik ke masyarakat maupun lingkungan. Jadi, kalau Pemprov atau kabupaten/kota diberikan informasi terkait progres, maka ia juga turut merasa memiliki sebagai pemerintah. "Jika tidak, proyek itu seolah proyek asing," kata Uu.
Selain itu, kata dia, untuk meminimalisir dampak lingkungan dari proyek tersebut, ada komunikasi juga dengan masyarakat. "Karena intinya kami pun ingin mendukung, ingin mem-back up, jika ada masalah-masalah (di daerah) yang dilewati proyek, apalagi di Jabar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
