REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini sekaligus mencatat bahwa 4 tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akuntansi pemerintah.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Isma Yatun mengatakan opini WTP diserahkan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 dan LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun 2019.
"Terima kasih kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,"ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI pada Kementerian Pertanian di Auditorium Gedung F, Kanpus Kementan,Selasa (21/7).
Isma menambahkan pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.
"Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP," ujarnya.
Ia juga mengatakan Kementan kedepannya dituntut harus makin kreatif dan harus terus bertahan menjadi kementerian yang maju dan modern dengan memanfaatkan agriculture war room (AWR) yang sudah komprehensif menyediakan informasi tentang pangan di Indonesia.
"Kami atas nama Pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih atas jalinan komunikasi yang berjalan dengan baik dan sinergi yang konstruktif antara BPK dengan Pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian sehingga proses pemeriksaan BPK RI berjalan dengan baik dan lancar,"ujar Isma.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, secara langsung menerima WTP BPK RI, mengatakan langkah dan upaya dalam mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas, akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pelaksanaan program-program Kementerian Pertanian merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Kementan dan BPK RI.
"Salah satu bukti keberhasilan adalah opini WTP dan saya bahagia Kementan bisa mendapatkan penghargaan hebat,bergengsi yang membangun gengsi derajat harga diri para pejabat Kementerian Pertanian," ucap Syahrul.
Menurut Syahrul WTP artinya melakukan semua kerja sesuai dengan target tanpa melupakan administasinya. Ia mengatakan pengelolaan keuangan sejalan dengan program kinerja."Sasaran harus dicapai tapi administrasi harus selesai,"ujar Mentan.
Mentan Syahrul juga meminta ke BPK RI untuk terus berdampingan dengan Kementan dalam melakukan pengelolaan keuangan anggaran sehingga kedepan segala kekurangan dapat terus dilakukan perbaikan.
"Tim auditor BPK secara keseluruhan terima kasih atas saran dan masukan dalam upaya perbaikan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian. Kami terus berharap kedepan kami terus diarahkan,"tukas Syahrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
