REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Muhammad Ikhwanuddin, Sapto Andika Candra, Antara
Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Cempaka Putih pada hari ini terkonfirmasi positif Covid-19 usai mengikuti tes usap susulan di Puskesmas setempat. Menurut Camat Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Andri Ferdian salah satu ASN yang terkonfirmasi positif itu adalah Sekretaris Kecamatan Cempaka Putih dan satu ASN lainnya adalah petugas dari Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan.
Atas kondisi itu, ruangan para ASN yang positif terinfeksi virus SARS-CoV-2 itu segera dilakukan penyemprotan disinfektan.
"Ruangannya sudah didisinfektan. Keduanya juga sudah isolasi mandiri," kata Andri.
Sebelumnya pada Ahad (19/7), Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengonfirmasi salah satu staf Kemenpora positif Covid-19. Sebagian pegawai Kemenpora mulai hari ini diminta bekerja di rumah masing-masing.
Kemenpora juga langsung menggelar rapid test dan PCR di Rumah Sakit Olahraga Nasional. Gatot menyampaikan, pihaknya juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Kemenpora sejak sore, dan akan dilanjutkan hingga Senin (20/7) siang.
"Peralatan kerja harap diambil paling lambat pukul 09.00 pagi," ujar Gatot.
Temuan kasus di Kantor Kecamatan Cempaka Putih dan Kemenpora menjadi contoh penyebaran Covid-19 di perkantoran. Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengonfirmasi penambahan kasus positif Covid-19 beberapa hari ini terakhir berasal dari penelusuran aktivitas perkantoran.
"Dalam satu pekan terakhir, kasus positif lebih banyak kita yakini dari kontak tracing-nya berasal dari aktivitas perkantoran, aktivitas kegiatan yang selama ini kita laksanakan dari rumah dan sekarang mulai dilakukan di perkantoran," ujar Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (20/7).
Yurianto pun menyoroti pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan harus berada di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Ia menyarankan, rapat atau pertemuan digelar pada pagi hari dengan jendela terbuka untuk memastikan udara berganti dengan baik.
Selain itu, sebaiknya saat rapat atau pertemuan AC dimatikan untuk memastikan sirkulasi udara hanya berputar di ruangan tersebut. Ini demi mencegah penyebaran virus Covid-19 yang bisa terjadi melalui partikel kecil di udara.
"Buka semua jendela sehingga diyakinkan bahwa sirkulasi udara akan bergerak dengan baik, matikan sementara AC, dan pastikan udara bergerak," kata Yurianto.
Selain itu, ia meminta jumlah peserta rapat atau pertemuan dibatasi untuk memastikan kapasitas ruangan memungkinkan peserta untuk menjaga jarak. Kemudian, lanjut Yurianto, batasi pembicara dan upayakan rapat tidak dilakukan terlalu lama.
"Upayakan rapat tidak lebih dari setengah jam, hindari ada sajian makan dan minum di ruangan yang kemudian memaksa rapat untuk membuka masker," kata Yurianto.
Ia menjelaskan, sebagai bagian adaptasi kebiasaan baru di perkantoran maka diharapkan fasilitas umum yang biasa digunakan bersama seperti lift maupun tangga terjaga dengan baik. Karena itu, fasilitas itu harus dipastikan selalu dibersihkan.
"Dan secara selektif hanya orang yang tidak dalam keadaan sakit yang boleh bekerja dari kantor," kata Yurianto.
Pada hari ini, Yurianto merilis penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 1.693 kasus positif. Di antara kasus tersebut, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi penyumbang tertinggi kasus positif Covid-19 yakni dengan 361 kasus baru dan 154 kasus sembuh. Setelah DKI Jakarta disusul Jawa Tengah dengan 354 kasus baru dan 300 orang sembuh.
Dari total penambahan kasus hari ini, maka angka kumulatif positif Covid-19 di Tanah Air sudah mencapai 88.214 orang.Jumlah pasien Covid-19 yang sembuh juga terus bertambah. Pada hari ini tercatat ada 1.576 orang yang sembuh, sehingga totalnya mencapai 46.977 pasien sembuh. Sementara pasien yang meninggal dunia dengan status positif Covid-19 bertambah 96 orang, menjadi total 4.239 orang.
PNS positif Covid-19
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan di semua tempat. Tak hanya di lingkungan rumah, ruangan kerja tetapi juga saat berangkat maupun pulang dari bekerja di kantor atau work from office (WFO).
Peringatan itu dikeluarkan BKN setelah tercatat 760 PNS terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan update Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKNS hingga Kamis (16/7) lalu. Angka itu belum termasuk PNS yang masuk kategori kasus suspek.
"Harus menjalankan protokol kesehatan di semua tempat. karena penularan itu tidak hanya bekerja di kantor, bisa juga dari keluarga tapi juga pada saat berangkat atau pulang kerja terutama yang menggunakan kendaraan umum," ujar Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono di Jakarta, Ahad (19/7).
Paryono mengingatkan, PNS harus hati-hati saat melakukan kontak dengan orang-orang di luar. Sebab, banyak orang yang terinfeksi Covid-19 namun tidak menunjukan gejala.
"Kita tidak tahu apakah orang itu terjangkit atau tidak, atau membawa virus atau tidak. Karena orang sehat pun bisa menularkan itu. Kita harus menjaga diri kita masing-masing," kata Paryono.
Paryono mengatakan, sistem kerja PNS sebenarnya telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi soal ketentuan kehadiran PNS di kantor maksimal 50 persen dan dibagi setengahnya dari rumah atau work from home (WFH).
Tujuannya, kata Paryono, untuk mencegah adanya kerumunan pegawai di lingkungan kerja.
"Kemudian dari SE itu masing-msning instansi harus mengatur dengan peraturan internal. Jadi sampai sekarang WFH dan WFO ini masih berjalan," ujarnya.
Karena itu, ia berharap SE itu diterapkan instansi Pemerintah, termasuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Mulai dari pegawai ketika datang. Juga pada saat bekerja. Ketika mereka pulang juga harus memperhatikan betul protokol kesehatan," katanya.
Dari 760 PNS yang dinyatakan positif Covid-19, diketahui PNS yang sudah sembuh sebanyak 220 PNS. Adapun jumlah PNS meninggal akibat Covid-19 mencapai 38 orang.
"Belum sembuh 502, sudah sembuh 220, meninggal dalam tugas 13 PNS, meninggal bukan dalam tugas 25 orang," kata Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono, dalam keterangan yang diterima, Kamis (16/7).
Selain itu, BKN juga mencatat PNS yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), istilah yang digunakan Kementerian Kesehatan sebelumnya. Saat ini, istilah PDP dan ODP sesuai revisi kelima Kemenkes diubah menjadi kasus suspek.
Mengacu pada istilah lama, jumlah PNS yang masuk dalam orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 2.421, namun 1.399 orang sudah selesai pemantauan dan menyisakan 1.022 orang. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 199 orang dengan rincian, 107 belum sembuh, dan 78 telah sembuh.
"(PNS PDP) neninggal dalam tugas tiga orang, meninggal bukan dalam tugas 11," kata Paryono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
