Senin 20 Jul 2020 17:55 WIB

Malaysia Pertimbangkan Kewajiban Masker Di Ruang Publik

Selama dua hari angka kenaikan kasus Covid-19 di Malaysia mencapai dua digit

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Siswa mengenakan masker dan menjaga jarak sosial di ruang kelas selama hari pertama sekolah dibuka kembali di sebuah sekolah menengah di Putrajaya, Malaysia, Rabu (24/6/2020). Malaysia mempertimbangkan untuk mewajibkan pemakaian masker di ruang publik. Ilustrasi.
Foto: AP/Vincent Thian
Siswa mengenakan masker dan menjaga jarak sosial di ruang kelas selama hari pertama sekolah dibuka kembali di sebuah sekolah menengah di Putrajaya, Malaysia, Rabu (24/6/2020). Malaysia mempertimbangkan untuk mewajibkan pemakaian masker di ruang publik. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan mempertimbangkan untuk mewajibkan pemakaian masker di ruang publik. Hal ini disampaikan setelah muncul 13 kasus baru Covid-19.

Bulan lalu pemerintah Malaysia melonggarkan peraturan pembatasan sosial dan aktivitas bisnis. Pada Senin (20/7) ini pihak berwenang Negeri Jiran mengumumkan 21 kasus infeksi.

Baca Juga

Sejak awal pandemi, Malaysia mencatat sekitar 8.800 kasus infeksi dan 123 kasus kematian. Senin ini adalah hari kedua angka kasus infeksi harian di negara itu mencapai dua digit. Padahal sejak pemerintah mulai melonggarkan karantina nasional 10 Juni lalu angka kasus baru di Malaysia hanya satu digit.

Jumlah kasus infeksi harian naik dua digit pada Ahad (19/7) kemarin yang sebanyak 15 kasus. Muhyiddin mengatakan kenaikan jumlah kasus harian serta sejumlah klaster baru di seluruh negeri membuat pemerintah mempertimbangkan menerapkan kebijakan yang mewajibkan pemakaian masker di ruang publik.

"Rinciannya akan diumumkan setelah regulasi terkait diselesaikan oleh pemerintah," kata Muhyiddin dalam pidato yang disiarkan televisi nasional.

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling awal memberlakukan karantina nasional. Mereka menutup perbatasan, melarang pergerakan massal, dan memerintahkan semua sektor kecuali sektor kunci menghentikan operasi mereka.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement