REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengucurkan anggaran sekitar Rp 171 miliar, persisnya Rp 171.065.500.000 untuk membantu uang pangkal bagi siswa terdampak Covid-19 yang bakal masuk sekolah swasta. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan mengawal program bantuan tersebut.
“Memang seharusnya begitu, siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga. Semuanya harus di perhatikan. Wacana bantuan Rp 171 miliar ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran. Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani kepada Republika.co.id, Senin (20/7).
Menurut Zita, jika dilihat rincian dari Rp 171 miliar hanya cukup untuk uang pangkal saja. Sementara yang besar adalah uang gedungnya, maka harusnya dibantu semuanya. Sebab, kalau Pemprov DKI Jakarta dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya. Bukan hanya uang pangkal.
"Seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu gratiskan. Di daerah lain sekolah swasta di gratiskan, salah satunya Brebes," ungkap Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Padahal, lanjut Zita, DKI Jakarta memiliki APBD puluhan triliun dan ini masuk di APBD Perubahan, maka sumber paling aman dari Bantuan Tak Terduga (BTT). Kemudian maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak covid-19. Zita menegaskan, jika ada kemauan pasti bisa dilakukan.
"Yang dibantu, tentu harus ada kriterianya. Namun, hari ini data Dinsos belum tentu relevan. Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup," tutur Zita.
Maka dari itu, Zita menyarankan, agar datanya diambil dari jalur PPDB kemarin. Karena data siswa yang tertolak semuanya lengkap ada di sana. Sehingga tidak merubitkan lagi data, karena saat butuh kerja cepat. "Niatnya sudah baik, strateginya juga harus baik, biar hasilnya baik," ucap Zita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
