Sabtu 18 Jul 2020 04:25 WIB

Proyek Kereta Cepat Tutup Aliran Air Sawah Purwakarta

Keluhan warga petani sawah di Purwakarta belum direspons.

Kereta api melintas di samping proyek pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di Cipatat, Kabupaten  Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Sebanyak 50 hektare lahan sawah di Plered Purwakarta tak teraliri air akibat urugan tanah proyek kereta cepat.
Foto: ANTARA/RAISAN AL FARISI
Kereta api melintas di samping proyek pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Sebanyak 50 hektare lahan sawah di Plered Purwakarta tak teraliri air akibat urugan tanah proyek kereta cepat.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pelaksana proyek pembangunan jalur kereta api cepat memperbaiki saluran air sawah yang terkena urugan tanah dari proyek kereta cepat di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jabar. Urugan tanah buat sawah petani tidak teraliri air.

"Ada warga Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered, Purwakarta. Di sana ada 50 hektare sawah yang tidak teraliri air, karena saluran airnya terkena urugan proyek kereta api cepat," katanya, dalam sambungan telepon yang diterima di Purwakarta, Jumat (17/7).

Baca Juga

Ia mengatakan, hingga kini keluhan warga itu belum direspons secara konkret oleh PT Wika, selaku pelaksana proyek pembangunan jalur kereta api cepat. "Saya kira ini adalah persoalan sederhana yang harus diselesaikan. PT Wika lebih baik segera melakukan perbaikan, membuat saluran air untuk mengaliri sawah petani. Apa susahnya pasang pipa untuk menyalurkan air ke sawah petani," kata dia.

Hal itu disampaikan karena saat dia meninjau ke lokasi, memang benar saluran itu tersumbat urugan proyek. Menurut dia, masyarakat sudah berkorban banyak bagi suksesnya proyek kereta api cepat. Kini, sudah saatnya PT Kereta Cepat Indonesia-China (PT KCIC) dan PT Wika sebagai pelaksana proyek untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat.

"Urusan sawah ini serius. Para petani hidupnya dari sawah. Jangan sampai mereka paceklik terus," kata Dedi.

Legislator dari Partai Golkar ini menyampaikan, jika PT Wika kurang paham dengan persoalan itu sebaiknya turun ke lapangan. Ada kepala desa dan camat yang bisa diajak bicara untuk mencari solusinya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement