REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Israel menganeksasi Tepi Barat akan membawa kemunduran dari penyelesaian isu Palestina. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi dalam Webinar Internasional bertema Stop Israel's Imperialism yang diselenggarakan MUI, Kamis (16/7).
"Tindakan (Israel yang) unilateral tersebut akan merusak berbagai parameter dan kesepakatan internasional yang telah disepakati dalam berbagai resolusi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," kata Retno.
Dia mengaku masih ingat pada saat diumumkan rencana Israel menganeksasi Tepi Barat, Indonesia termasuk negara pertama yang secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana tersebut. Kemudian langsung menulis surat kepada lebih dari 40 menteri luar negeri negara kunci, yaitu kepada negara anggota Dewan Keamanan PBB, negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Sekjen PBB, Presiden Sidang Umum PBB, Ketua Kelompok G77, Presiden Gerakan Non Blok dan Sekjen Liga Arab
"Isi surat saya tersebut mengajak seluruh masyarakat internasional untuk menolak rencana aneksasi (Israel atas Tepi Barat) tersebut yang ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional," ujarnya.
Retno menyampaikan, hampir semua negara merespons positif ajakan dalam surat tersebut. Di antaranya Menlu RRT, Rusia, Jepang, Afrika Selatan, Vietnam, Mesir, Yordania, Prancis, Brunei Darussalam, Malaysia, Tunisia, Arab Saudi, Sekjen PBB, Sekjen OKI dan banyak lagi yang lainnya. Mereka semua mendukung ajakan Indonesia menolak rencana Israel menganeksasi Tepi Barat.
Dia mengatakan, Indonesia juga menggalang dukungan internasional menolak rencana Israel melakukan aneksasi. Indonesia bersama dengan Tunisia dan Afrika Selatan menggagas pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina pada Juni lalu.
"Di pertemuan OKI saya juga menyerukan persatuan di antara negara-negara OKI dalam menolak rencana aneksasi (Israel atas Tepi Barat) menjadi sangat penting artinya," jelasnya.
Retno menceritakan, dalam pertemuan bersama OKI dirinya menyampaikan bahwa OKI harus menjadi prime mover untuk memobilisasi masyarakat internasional menolak aneksasi Israel atas Tepi Barat. Di forum ASEAN juga Indonesia menyerukan agar negara-negara anggota dapat bertindak secara kolektif mendukung hak bangsa Palestina dan menolak pelanggaran hukum internasional secara terus-menerus oleh Israel.
Menlu menegaskan, jika rencana aneksasi ini akan diteruskan oleh Israel maka akan menciptakan preseden buruk bagi tatanan internasional. Jika diam saja terhadap aneksasi yang dilakukan oleh Israel, maka aneksasi menjadi seolah-olah sah di mata hukum internasional. Nantinya aneksasi akan menjadi contoh dan legitimasi bagi negara-negara kuat yang ingin mencaplok wilayah negara lain di masa depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
