REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China menentang keputusan pemerintah Inggris untuk melarang pengelolaan jaringan 5G oleh Huawei, raksasa teknologi asal negara tersebut. Dalam konferensi pers pada Rabu (15/7), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyatakan keputusan pelarangan terhadap Huawei secara terang-terangan melanggar prinsip-prinsip ekonomi pasar.
Larangan itu juga melanggar aturan perdagangan bebas serta komitmen yang dibuat oleh Inggris dalam fondasi rasa saling percaya dalam kerja sama China-Inggris.
"Ini bukan masalah perusahaan atau industri, melainkan masalah politisasi komersial Inggris dan masalah teknologi," kata Hua.
Ia menambahkan bahwa keputusan itu sangat mengancam keamanan investasi China di Inggris. Ini menimbulkan kekhawatiran apakah China dapat mempertahankan kepercayaan pada keterbukaan, keadilan, dan non-diskriminasi pasar Inggris.
Dengan keprihatinan besar tentang masalah ini, China akan membuat penilaian yang komprehensif dan serius, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China.
Pemerintah Inggris mengumumkan bahwa pembelian peralatan Huawei 5G baru akan dilarang setelah 31 Desember 2020. Semua peralatan Huawei akan dihapus dari jaringan 5G negara tersebut pada akhir 2027.
"Inggris, bekerja sama dengan Amerika Serikat, mendiskriminasi dan mengecualikan perusahaan China tanpa bukti risiko yang kuat," kata Hua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
