REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascakeluar dari tim teknis omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) siap gelar aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Rencananya, aski akan digelar serentak pada awal bulan Agustus 2020 mendatang.
"Aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Di mana untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di gedung DPR/MPR. Sedangkan daerah, dipusatkan di masing-masing Kantor Gubernur atau DPRD Provinsi," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal dalam siaran persnya, Selasa (14/7).
Sebelumnya, Said mengaku, KSPI dan sejumlah serikat pekerja yang lain menyatakan keluar dari tim teknis omnibus law klaster ketetanagkerjaan. KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas, bahwa seolah-olah buruh sudah diajak berbicara. Padahal tidak bisa membuat keputusan untuk merubah pasal-pasal dalam di dalam RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh.
Setidaknya ada empat alasan mengapa KSPI keluar dari tim bentukan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Pertama, tim hanya menampung masukan. Kedua, unsur Apindo/Kadin tidak bersedia menyerahkan konsep tertulis. Ketiga, ada batasan waktu sehingga tidak memberi ruang untuk berdiskusi secara mendalam.
"Dan keempat, tim tidak bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja," ungkap Said.
Said Iqbal menjelaskan, dalam aksi tersebut ada dua tuntutan yang akan disuarakan. Pertama, menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan yang kedua menolak PHK akibat dampak Covid-19. Kedua isu tersebut merupakan isu besar yang menjadi perhatian serius buruh Indonesia.
“Sebelum aksi dilakukan, terlebih dahulu kami akan menyerahkan konsep dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR RI terkait dua isu tadi,” lanjutnya
Dikatakan Said, KSPI berharap kepada pemerintah dan DPR RI agar menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, kemudian fokus menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi akan terjadi. Dalam hal ini Said Iqbal menegaskan, bahwa omnibus law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis. Karena itu pembahasan omnibus law harus segera dihentikan.
“KSPI mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran Covid-19 dan penyelematan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Said.
Oleh karena itu, selain meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan beberapa hal. Antaranya, pengendalian terhadap stabilnya mata uang rupiah terhadap dollar, menjamin ketersediaan raw material impor dengan menerapkan kebijakan yang efisien. Kemudian menghindari PHK massal dengan melibatkan sosial dialog bersama serikat buruh, dan menjaga daya beli masyarakat dan buruh dengan tetap memberikan upah ketika buruh dirumahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
