REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat, menegaskan, anggaran untuk penyelenggaraan pilkada serentak di kota setempat sudah siap membiayai pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna, menyebutkan anggaran termin kedua Rp 36 miliar seharusnya cair pada Jumat ini. Namun, karena ia masih di Kota Bandung, akhirnya anggaran tertunda hingga Senin (13/7).
Nana mengatakan, pihaknya meminta tambahan anggaran pilkada serentak sebesar Rp 18,1 miliar. Doa menjelaskan, anggaran yang tersedia sebelumnya sebesar Rp 60,2 miliar, kemudian ada penambahan sebesar Rp 18,1 miliar.
Untuk menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 412 Tahun 2020 perihal Pencermatan dan Restrukturisasi Anggaran Hibah Pemilihan 2020, pihaknya membahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Depok.
Selanjutnya, pembahasan itu memutuskan anggaran penghematan optimalisasi rancangan anggaran biaya (RAB) sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp 5,32 miliar.
Menyinggung soal anggaran kebutuhan tambahan tempat pemungutan suara (TPS), alat kesehatan (alkes), dan alat pelindung diri (APD) penyelenggara, dia menyebutkan sebesar Rp 9 miliar. Disebutkan pula bahwa anggaran untuk rapid test penyelenggara sebesar Rp 14,43 miliar sehingga kekurangan anggaran Rp 18,11 miliar.
Anggaran sebesar Rp 60,2 miliar, menurut dia, sudah tersedia, bahkan sudah tanda tangan NPHD. Adapun sisanya Rp 18,1 miliar terdiri atas Rp 14,4 miliar untuk rapid test penyelenggara dari KPU hingga KPPS sudah disepakati akan dilaksanakan oleh pemkot, sedangkan sisanya Rp 3,7 miliar dari APBN.
Terkait dengan kesiapan Pilkada Depok, Nana mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan segala upaya untuk menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Selain menyiapkan SDM, lanjut dia, mengaktifkan kembali badan ad hoc dan lain sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
