Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

Wapres: Daerah Merah Perlu Perbanyak Pemeriksaan Covid-19

Jumat 10 Jul 2020 17:03 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus Yulianto

Wakil Presiden Maruf Amin

Wakil Presiden Maruf Amin

Foto: ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA
Perlu adanya pemeriksaan Covid-19 secara massif, di samping peningkatan pelayanan kes

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat penanganan Covid-19 di Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7) lalu mengatakan, perlunya jumlah pemeriksaan Covid-19 secara massif, di samping peningkatan pelayanan kesehatan. Pernyataan itu disampaikan untuk merespon permintaan Gubernur Jawa Barat Ridwan mengenai dukungan pemeriksaan Covid-19 di Jawa Barat yang dinilai masih kurang.

Menurut Ma'ruf, langkah ini juga bagian upaya mempercepat pengendalian kasus Covid-19 di suatu daerah. "Sebab memang di sidang kabinet, Presiden minta supaya yang (daerah) merah-merah itu dibanjiri dengan apa-apa yang diperlukan (seperti) tes massif, pelayanan kesehatan," ujar Ma'ruf saat memberi arahan di depan Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Sukabumi dan jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dengan begitu, dia berharap, dapat menurunkan angka Covid-19 di wilayah tersebut menjadi zona yang lebih ringan. Namun demikian, tidak berarti upaya masif itu diberlakukan di daerah merah, tetapi juga daerah yang telah masuk kategori oranye, kuning bahkan hijau.

"Tidak berarti kemudian yang kuning tidak perlu, artinya kan merah oranye, dan termasuk di Jawa Barat perlu memperoleh perhatian," katanya.

Ma'ruf juga dalam kesempatan itu menyingung tentang penerapan protokol kesehatan masih rendah. Karena itu, dia meminta, perlunya upaya masif agar protokol kesehatan benar-benar dilakukan masyarakat.

Dia juga meminta agar kegiatan ekonomi yang dibolehkan buka harus memenuhi syarat protokol kesehatan. "Jangan boleh buka dulu, kayak pasar, mall jangan diberikan izin, kecuali dia bisa menetapkan standar protokol kesehatan," ujar Ma'ruf.

Karena itu, Ma'ruf menilai perlunya standar protokol kesehatan dalam pembukaan kegiatan ekonomi termasuk sektor pariwisata. Sebab, pusat kegiatan ekonomi itu rawan terjadi penularan virus Covid-19.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA