Saturday, 21 Zulhijjah 1442 / 31 July 2021

Saturday, 21 Zulhijjah 1442 / 31 July 2021

Operasional BP Tapera tak Ambil dari Dana Peserta

Kamis 09 Jul 2020 17:14 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha

Foto udara perumahan di Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahad (6/10). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 2020 mendatang.

Foto udara perumahan di Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahad (6/10). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 2020 mendatang.

Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Pemerintah sudah memberikan modal awal untuk dipakai BP Tapera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR memertanyakan bagaimana teknis operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang sudah aktif sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto mengatakan operasional BP Tapera tidak akan mengambil dari simpanan nasabah.

"Simpanan itu tidak diutak atik untuk operasional BP Tapera. Pemerintah sudah memberikan modal awal," kata Eko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Kamis (9/7). 

Baca Juga

Eko menegaskan BP Tapera dijamin oleh pemerintah sehingga dilarang untuk menggunakan simpanan para peserta untuk operasional. Dia memastikan BP Tapera hanya akan menggunakan modal awal dari pemerintah. 

"Dalam organisasi itu (BP Tapera), pemerintah memberi modal awal Rp 2,5 triliun untuk operasionalnya BP Tapera mulai gaji deputi dan komisoner," tutur Eko. 

Eko menuturkan, BP Tapera akan bekerja sesuai koridor atau kebijakan pemerintah. Termasuk dalam pembatasan kualifikasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga harus mengikuti pemerintah dan tidak menentukan sendiri. 

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Nurhayati mengkhawatirkan kejelasan bagaimana mekanisme operasional BP Tapera. Sebab, Nurhayati menilai hal tersebut dibutuhkan transparansi karena mengelola uang rakyat. 

"Karena ini kan uang rakyat. Kalau operasional diambil dari Tapera berarti rakyat yang membiayai. Sementara gaji mereka dipotong untuk tabungan ini," ujar Nurhayati. 

Nurhayati mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang keberatan jika harus ada pemotongan untuk Tapera, terlebih kondisi tengah pandemi. Meskipun begitu, Nurhayati menilai potongan untuk tabungan perumahan di Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan negara lain.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA