Saturday, 11 Safar 1443 / 18 September 2021

Saturday, 11 Safar 1443 / 18 September 2021

Kadisdik: Penerapan Zonasi Picu Banyak Persoalan Pendidikan

Jumat 10 Jul 2020 05:08 WIB

Rep: febrian fachri/ Red: Hiru Muhammad

Ratusan orang tua siswa protes ke posko pengaduan PPDB, Dinas Pendidikan Sumbar karena laman PPDB tidak akurat, yang menyebabkan status kelulusan para murid tidak jelas, Senin (6/7)

Ratusan orang tua siswa protes ke posko pengaduan PPDB, Dinas Pendidikan Sumbar karena laman PPDB tidak akurat, yang menyebabkan status kelulusan para murid tidak jelas, Senin (6/7)

Foto: Republika/Febrian Fachri
Jumlah sekolah yang dibangun tidak simetris dengan jumlah pemukiman penduduk

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Al Fikri mengakui persoalan pendidikan di Sumbar bertambah banyak terutama saat  seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak penerapan sistem zonasi. Karena di Sumbar menurut Adib, jumlah sekolah yang dibangun tidak simetris dengan jumlah pemukiman penduduk. Sehingga jumlah penduduk dengan jumlah sekolah tidak seimbang.

"Jadi di awal kami sudah keberatan dengan zonasi ini. Imbasnya banyak anak-anak berprestasi justru diterima di sekolah," kata Adib kepada Republika, Kamis (9/7).

Adib mencontohkan banyak murid yang tidak diterima di sebuah sekolah yang terletak di kawasan padat penduduk karena sekolah yang paling dekat dengan rumahnya sudah penuh.  Padahal anak atau calon siswa tersebut memiliki nilai dan prestasi bagus. Setelah tidak diterima di sekolah terdekat dengan rumahnya, anak tersebut juga tidak dapat masuk ke sekolah lain karena sekolah lain juga sudah penuh.

Sehingga saat ini banyak orang tua murid yang protes ke Dinas Pendidikan lantaran tidak diterima di sekolah sesuai zonasi. "Harusnya di kawasan padat pemukiman penduduk ada 4 sekolah. Ini cuma ada 1. Jadi otomatis enggak dapat menampung semuanya," kata Adib.

Jumlah sekolah dengan jumlah kepadatan penduduk yang tidak merata ini menurut Adib menyebabkan banyak orang tua murid protes. Karena sejak awal siswa sudah yakin dapat diterima di sekolah negeri terdekat dengan rumahnya begitu sudah penerapan sistem zonasi. Tapi kenyataannya justru banyak anak-anak yang tidak dapat ditampung sekolah negeri terdekat rumah lantaran kuota sudah membludak.

Harusnya untuk benar-benar menerapkan zonasi pemerinta pusat menurut Adib harus mempertimbangkan situasi jumlah sekolah yang tidak simetris dengan jumlah penduduk di sebuah kawasan.

 

  

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA