Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Pemkab Purwakarta Optimalkan Pegawai yang Ada

Kamis 09 Jul 2020 13:04 WIB

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Andi Nur Aminah

Sekda Purwakarta Iyus Permana (memakai peci)

Sekda Purwakarta Iyus Permana (memakai peci)

Foto: dok. Diskominfo Purwakarta
Pegawai yang ada dioptimalkan karena tak ada seleksi CPNS tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemerintah pusat mengumumkan tidak mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2020 ini. Hal ini dikarenakan Pandemi Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) yang juga menyebabkan seleksi CPNS 2019 tertunda.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pemda akan mengoptimalkan pegawai yang saat ini ada meski tetap akan ada pengurangan pegawai yang sudah masuk pensiun. “Kita memanfaatkan (pegawai) yang ada saja kalau tidak ada seleksi CPNS 2020,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Iyus Permana kepada Republika.co.id, Kamis (8/7).

Baca Juga

Iyus mengatakan pihaknya lebih mengantisipasi dengan mengoptimalkan pegawai yang ada. Kekosongan pegawai bisa dibantu pekerjaannya oleh pegawai lainnya. Jika yang kosong merupakan posisi jabatan maka bisa diisi dengan ASN yang sudah ada.

“Kalau yang punya jabatan segera di isi oleh ASN lagi, yang kurang nanti pelaksana tapi bisa dibantu sama THL (tenaga harian lepas) juga,” tuturnya.

Ia menuturkan, pihaknya juga tidak membuka rekrutmen untuk tenaga honorer pada saat ini. Keterbatasan anggaran menjadi alasan pemda harus bisa lebih efisien dan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Ia mengakui bahwa pemda kekurangan ASN di sejumlah dinas karena kerterbatasan kuota dalam penerimaan setiap tahunnya. Sehingga banyak pegawai yang statusnya honorer yang direkrut agar pelayanan tetap berjalan. Di bidang pendidikan juga guru yang berstatus ASN kurang karena banyak yang pensiun.

“Kalau dilihat yang pensiun di guru saja perbulan kurang lebih 20 orang maka pertahun bisa 240 orang yang pensiun,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Meski demikian, pelayanan publik dan pembangunan harus tetap dijalankan dengan optimal demi kepentingan masyarakat.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA