REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair) Surabaya, Windhu Purnomo menyebut tidak ada upaya signifikan dari Pemprov Jawa Timur dan Pemda Surabaya Raya terkait penanganan Covid-19. Sehingga permintaan Presiden Joko Widodo agar Jatim mampu menekan kasus Covid-19 dalam dua pekan, sulit terwujud.
"Saya melihat tidak ada usaha yang signifikan dari pemerintah daerah, untuk mengejar target yang diberikan oleh Presiden tersebut. Sehingga kasus terus naik," kata Windhu dikonfirmasi Rabu (8/7).
Menurut Windhu, hal yang patut disoroti dari pemerintah daerah terkait proses pengendalian kasus Covid-19. Pertama, tidak tegasnya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan melalui peraturan daerah (Perda).
"Hal yang pertama kali saya lihat adalah peraturan. Nah, saya melihat tidak ada perubahan peraturan antara sebelum dan sesudah kedatangan presiden," kata Windhu.
Padahal, lanjut Windhu, kunci dari penurunan kasus covid-19 di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Raya adalah pengendalian kedisiplinan warga. Di mana masih banyak masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan.
"Selama masih ada kerumunan dan tidak menggunakan masker, maka penularan Covid-19 akan terus terjadi. Jadi yang dibutuhkan adalah pengendalian dari pemerintah," kata Windhu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
