Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Pemimpin Separatis Kashmir Serukan Aksi Mogok Nasional

Rabu 08 Jul 2020 14:52 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini

Pendukung organisasi Forum Kashmir Dunia memegang plakat dan meneriakkan slogan-slogan selama protes menentang kekerasan di India yang dikelola Kashmir, di Karachi, Pakistan, 07 Juli 2020. India dan Pakistan telah terlibat dalam tiga perang, dua di antaranya atas wilayah Kashmir yang disengketakan, dan beberapa konflik kecil sejak kemerdekaan mereka dari pemerintahan Inggris pada tahun 1947.

Pendukung organisasi Forum Kashmir Dunia memegang plakat dan meneriakkan slogan-slogan selama protes menentang kekerasan di India yang dikelola Kashmir, di Karachi, Pakistan, 07 Juli 2020. India dan Pakistan telah terlibat dalam tiga perang, dua di antaranya atas wilayah Kashmir yang disengketakan, dan beberapa konflik kecil sejak kemerdekaan mereka dari pemerintahan Inggris pada tahun 1947.

Foto: EPA-EFE/REHAN KHAN
Warga Kashmir diminta melakukan aksi mogok nasional pada 8 Juli

REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Mantan pemimpin separatis tersohor di Kashmir, Syed Ali Syah Geelani menggagas aksi protes yang dibuatnya sendiri tanpa kelompoknya. Hal itu setelah ia mengundurkan diri sebagai kepala aliansi prokemerdekaan terbesar di Jammu dan Kashmir.

Rilis pers yang dikeluarkan atas namanya dan dibagikan di media sosial, meminta warga Kashmir untuk melakukan aksi mogok pada 8 Juli. Aksi itu dicatat sebagai salah satu peringatan akan kematian komandan muda militan Burhan Wani yang tewas pada 2016, yang juga memicu protes selama beberapa bulan.

Baca Juga

Pernyataan itu juga menyerukan pemogokan pada 13 Juli, yakni hari ke-23 Muslim Kahsmir ditembak mati pada 1931 oleh tentara penguasa otokratis terakhir Jammu dan Kashmir di luar penjara, Srinagar. Hingga tahun lalu, 13 Juli adalah hari libur resmi di Kashmir, tetapi dibatalkan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India.

Setelah pengunduran dirinya, melalui surat, Geelani berbicara kepada puluhan organisasi sosial, politik, dan keagamaan dari Konferensi Hurriyat. Dia mengatakan beberapa keputusan organisasi yang diambil tanpa persetujuan jadi alasan utama di balik keputusannya mundur.

Kepemimpinan pro-kemerdekaan di Kashmir kacau sejak April tahun lalu, ketika ratusan pemimpin dan aktivis ditangkap dan dipenjara di berbagai kota di India. Geelani yang berusia 90 tahun sendiri telah berada di bawah tahanan rumah selama lebih dari satu dekade terakhir.

Dalam suratnya yang dikutip laman Anadolu Agency, Selasa (7/7), Geelani mengatakan dia hanya berpisah dengan Hurriyat dan akan terus memimpin perjuangan untuk kemerdekaan dari pemerintahan India. Bersama Yasin Malik yang dipenjara, ketua Front Pembebasan Jammu dan Kashmir, dan Mirwaiz Umar Farooq, ketua fraksinya sendiri dari Konferensi Hurriyat, Geelani adalah anggota Joint Resistance Leadership (JRL), yang biasa mengarahkan aspek agitasi pergerakan. JRL sering mengeluarkan kalender dan program protes.

Sheikh Showkat Hussain, mantan akademisi dan pakar konflik Kashmir menilai bahwa Geelani mungkin tidak puas dengan para pemimpin yang dia percayakan untuk mengarahkan gerakan setelah 5 Agustus, yakni ketika India membatalkan status otonomi Jammu dan Kashmir.

"Dengan mengeluarkan seruan untuk mogok sebagai seorang individu, saya pikir dia telah mengisyaratkan bahwa dia akan melakukannya sendiri. Mungkin karena setelah berbulan-bulan, orang-orang yang dia andalkan tidak memenuhi harapannya," kata Hussain.

Mengingat kesehatan Geelani yang memburuk, pertanyaan telah diajukan apakah pengunduran dirinya semata-mata keputusannya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Apakah pengundurannya dipicu oleh perbedaan dalam aliansi atau oleh pertanyaan penting tentang siapa yang akan menggantikannya.

Seorang anggota terkemuka Hurriyat yang menyaratkan untuk tidak menyebutkan jati dirinya mengatakan, terlalu dini untuk mengatakan sesuatu secara definitif sampai para konstituen mengadakan pertemuan dengan Geelani secara langsung. "Geelani Sahab memiliki kemampuan untuk mengendalikan berbagai hal dalam situasi sulit. Kami tidak diizinkan bertemu dengannya, juga tidak ada di telepon. Jadi, saya katakan kita harus menunggu," katanya.

Petugas polisi yang secara permanen ditempatkan di luar rumah Geelani tidak mengizinkan siapa pun masuk kecuali anggota keluarga terdekatnya. Anggota keluarganya, terutama kedua putranya, tidak memegang posisi resmi di Hurriyat untuk mengomentari masalah itu. Sebanyak 35 wartawan dilarang menghadiri konferensi pers yang Geelani panggil di kediaman resminya di Srinagar pada 18 September 2019.

Sementara itu, polisi mengklaim bahwa panggilan protes tidak dikeluarkan oleh Geelani, tetapi dari Pakistan. Mengutip sumber keluarga Geelani, polisi mengatakan pernyataan itu palsu dan memperingatkan tindakan terhadap mereka yang beredar di media sosial.

Polisi juga mengajukan pengaduan terhadap pengguna media sosial karena mengedarkan surat itu. "Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung," kata polisi regional melalui Twitter resminya.

Perwakilan Geelani di Jammu dan Kashmir yang dikelola Pakistan, Abdullah Geelani membantah klaim polisi tersebut. Dia mengatakan pernyataan itu sah dan dikeluarkan oleh pemimpin Kashmir.

"Pemerintah setempat menekan keluarga (Syed Ali Geelani) untuk menyebutnya palsu. Tapi, mereka telah mengatakan kepada polisi untuk mengkonfirmasi itu dari saya karena saya hanya berwenang untuk mengkonfirmasi keasliannya," kata Abdullah Geelani.

Mengomentari seruan pemogokan, juru bicara lokal BJP, Altaf Thakur mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa Syed Ali Geelani hanya berusaha untuk mendapatkan kembali relevansinya melalui kegagalan politik dan protes. "Saya tidak berpikir orang akan tertarik pada politik ini lagi. Mungkin dia telah menyadari kesia-siaan mengejar perjuangan untuk apa yang disebut Azadi (kemerdekaan). Pemuda telah menolak melempar batu. Mereka tertarik pada pekerjaan," kata Thakur.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA