REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencananya pemerintah akan memberikan dana talangan sebesar Rp 3,5 triliun untuk modal kerja ke sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk membuat biaya operasional positif.

"Kami akan menggunakan dan aini untuk perawatan sarana perkretaapian yang nilainta Rp 680 miliar," kata Didiek dalam rapat dengar pendapatn dengan Komisi VI DPR, Rabu (8/7).

Didiek menjelaskan selanjutnya dana tersebut juga akan digunakan untuk perawatan prasaran termasuk bangunan sebesar Rp 740 miliar. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pemenuhan biaya pegawai sebesar Rp 1,25 triliun.

Didiek mengatakan KAI beserta grup memiliki pegawai sebanyak 46 ribu yang terbagi di perusahaan induk sebanyak 30 ribu dan anak usaha sekitar 16 ribu. "Kami tidak akan mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemotongan gaji sehingga kami memerlukan likuiditas Rp 1,25 triliun untuk membiayai pegawai," jelas Didiek.

Selain itu, Didiek mengatakan dana talangan tersebut juga akan digunakan untuk biaya bahan bakar sebesar Rp 550 miliar. begitu juga dengan pendukung operasional lainnya sebesar Rp 280 miliar.

Didiek mengakui komponen terbesar dalam penggunaan dana talangan memang untuk gaji pegawai sebesar 36 persen. Sementara untuk perawatan sarana perkeretaapian sebesar 19 persen, perawatan prasarana termasuk bangunan sebesar 21 persen, biaya bahan bakar 16 persen, dan pendukung operasional lainnya delapan persen

Ikuti Whatsapp Channel Republika