Rabu 08 Jul 2020 11:01 WIB

Hipmi: Bonus Demografi Butuh Lapangan Kerja

Butuh banyak lapangan pekerjaan untuk menampung bonus demografi pada 2025

Rep: Rizkyan adiyudha/ Red: Esthi Maharani
Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming membacakan jajarana pengurus pada pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Masa Bakti 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Foto: Yogi Ardhi/Republika
Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming membacakan jajarana pengurus pada pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Masa Bakti 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani Maming menyebut bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2025 mendatang. Menurutnya, saat itu negara akan membutuhkan banyak lapangan pekerjaan guna mengakomodasi generasi yang ada.

"Pada 2025, kita akan mendapatkan bonus demografi. Akan ada 148,5 juta pencari kerja. Saya yakin sektor swasta akan memiliki peran vital menyerap tenaga kerja ini," kata Maming dalam keterangan pada Selasa (7/7).

Dia mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut dengan memasukan investasi sektor swasta yang cukup besar untuk menciptakan lapangan kerja. Menurutnya jika investasi tidak masuk ke Indonesia maka bayang-bayang pengangguran dari angkatan kerja terdidik ada di depan mata.

"Bonus demografi ini tentu bisa menjadi bonus bagi perekonomian. Namun, ini bisa juga menjadi bencana bila tidak ada lapangan kerja bagi angkatan kerja terdidik," kata Maming.

Dia mengungkapkan, diperlukan regulasi untuk mengatur serta mempermudah dunia usaha dan investasi serta membuka lapangan kerja bagi generasi muda. Dia mengatakan, regulasinyang disusun juga harus menghilangkan tumpang tindih peraturan yang terjadi antara pusat dan daerah.

Dia mengatakan, RUU Ciptaker yang tengah dibahas DPR dan pemerintah dinilai dapat merahpihkan tumpang tindih tersebut. Dia melanjutkan, rapiunya struktur regulasi di Indonesia bakal membuka hambatan investasi dalam negeri nantinya.

Dia mengatakan, kalangan pengusaha merasa tidak sabar memunggu pengesahan RUU Ciptaker. Lanjutnya, regulasi sapu jagat yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR itu dinilai akan memperbaiki iklim investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia, khususnya pasca krisis akibat pandemi covid-19.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement