REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) periode 2012-2014, Laksamana (Purn) Marsetio menganggap, jumlah armada kapal selam yang dimiliki TNI AL saat ini masih belum ideal. TNI AL saat ini tercatat baru memiliki lima kapal selam, yang tiga di antaranya baru dibeli dari Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Korea Selatan (Korsel), dan satu di antaranya dibuat di galangan PT PAL Surabaya. Tiga kapal selam bermesin diesel elektrik tipe 209/1400 kelas Chang Bogo tersebut dinamakan KRI Nagapasa (403), KRI Ardadedali (404), dan KRI Alugoro (405).
Menurut Marsetio, jika mengacu kepada minimun essential force (MEF) maka dibutuhkan sekitar 12 kapal selam untuk menjaga wilayah perairan RI. Namun, jika ingin membangun kekuatan di lautan maka jumlah kapal selam yang dibutuhkan lebih besar lagi untuk menjaga titik-titik strategis.
"Negara sebesar Indonesia minimal miliki 25 kapal selam. Tidak harus (bermesin) nuklir, yang bisa menjaga di choke point masuk wilayah negara kita," ucap Marsetio dalam diskusi virtual peluncuran buku karya Sekjen Kementerian Pertahanan periode 2019-2020 Laksamana Madya (Purn) Agus Setiadji berjudul 'Ekonomi Pertahanan: Menghadapi Perang Generasi Keenam' yang diadakan Jakarta Defence Studies di Jakarta, Selasa (7/7).
Guru besar Universitas Pertahanan (Unhan) ini, menuturkan, Indonesia dalam membeli alat utama sistem senjata (alutsista) tidak bisa hanya bergantung kepada negara lain. Marsetio menegaskan, konsep konsep //transfer of technology// mesti dicanangkan agar Indonesia bisa memproduksi alutsista di dalam negeri. Dia pun mencontohkan, pembelian tiga kapal selam, yang dua di antaranya dikerjakan di Korsel dan satu lagi dibuat oleh anak bangsa di PT PAL.
"Pembangunan kekuatan harus sustainable dari perencanaan sebelumnya dan yang akan datang. Kalau bicara kapal selam, kita sebagai archipelago state kontur laut ada perairan dalam dan dangkal, dan teman-teman di TNI AL butuh kekuatan kapal selam untuk menjaga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I, II, dan III," ucap Marsetio yang juga menjabat sebagai penasihat ahli Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Bidang Pertahanan dan Keamanan.
Marsetio pun memperingatkan adanya pandemic Covid-19 yang bisa mempengaruhi ekonomi dan anggaran pertahanan RI. Dengan kondisi sekarang, ia memprediksi anggaran pertahanan ke depan bisa berkurang. Dia pun menyarankan agar RI menrevisi buku putih, strategi, dan doktrin pertahanan terkait adanya fenomena Covid-19 tersebut. Hal itu agar ancaman yang muncul bisa dihadapi, dan postur kekuataan pertahanan bisa tetap kuat.
"Pandemi Covid telah menurunkan pertahanan belanja negara, menurunkan ekonomi dan ini sangat berpengaruh pada keberadaan negara. Berpengaruh pada produk pertahanan negara," jelas Marsetio.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, menuturkan, pertahanan merupakan salah satu kunci penting bagi keberlangsungan negara di lingkungan dunia internasional yang anarki. "Peningkatan kemampuan pertahanan akan meningkatkan posisi dan daya tawar sebuah negara. Ini biasa dipakai para diplomat untuk berdiplomasi," jelasnya.
Dia mencontohkan, Jepang sebelum memodernisasi angkatan pertahanannya banyak harus menerima kepentingan asing di negaranya sekalipun kurang menguntungkan Jepang. Pasca-Restorasi Meiji pada awal abad ke-20, Jepang keluar sebagai salah satu negara yang paling disegani, khususnya pasca-Jepang meraih kemenangan dalam perang melawan Kekaisaran Rusia pada 1905.
Demikian juga dengan China juga menjadikan pembangunan aspek pertahanannya sebagai prasyarat untuk mencapai The Chinese Dream sebuah aspirasi untuk menjadi negara besar dan dihormati di dunia. Karena itu, Meutya menegaskan, ekonomi dan pertahanan harus berjalan beriringan. "Ekonomi yang sehat akan mendukung peningkatan pertahanan," kata politikus Partai Golkar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
