REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menegaskan, tidak akan diberlakukan penutupan jalan lintas daerah, meskipun dilaksanakan pembatasan pergerakan lintas daerah sebagai upaya memotong mata rantai penyebaran Covid-19. “Tidak ada penutupan jalan. Kami sudah koordinasi baik TNI maupun Polri. Kapolda dan Pangdam, sudah pastikan sudah turun tangan. Kemarin kan kita sudah pencanangan gerakan bersama penanganan Covid-19,” kata Nurdin Abdullah di Kantor Perwakilan BPK RI Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar, Selasa (7/7).

Nurdin Abdullah menyebutkan, Kota Makassar sebagai episentrum penularan Covid-19 di Sulsel. Untuk itu, Makassar sudah membuat rambu-rambu yang mengatur akses masuk dan keluar warga, sehingga dipastikan tidak punya potensi menularkan. Warga juga sedianya mengantongi surat keterangan bebas Covid-19 untuk melintasi perbatasan antar-daerah.

“Saya tidak ingin ini seperti PSBB lagi. Kita tidak mau itu. Jadi kita cuma ingin, saya beritahu semua kepala daerah, bupati/wali kota, bahwa pastikan orang yang masuk ke daerahnya, itu orang yang tidak ada masalah Covid-19. Tidak berpotensi menularkan,” jelasnya usai menerima status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019.

Pemprov Sulsel sendiri telah menghadirkan rapid test gratis bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan keluar daerah. “Ada juga yang berbayar. Bagi yang mampu, silakan. Tapi bagi yang tidak mampu, pemerintah menyiapkan rapid test gratis. Itukan artinya pemerintah hadir. Bukan hanya membuat aturan, tapi juga memberikan solusi,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika