REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan bahwa pembangunan tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km tidak lagi terganjal masalah pembebasan lahan. Justru masalah lain yang muncul, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, adalah kurangnya anggaran.
"Kalau di jawal Tol Sumatra tidak ada kendala masalah lahan. Tapi masalah pendanaan. Tadi dirumuskan itu," ujar Basuki usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (7/7).
Basuki menjelaskan, ada kekurangan dana mencapai Rp 387 triliun untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan ruas tol Trans Sumatra, dari Bakauheni di Lampung sampai Banda Aceh dan jalur-jalur pendukung seperti Padang-Pekanbaru, Medan-Sibolga, dan Bengkulu-Palembang, dengan total panjang 2.878 km.
Dari kebutuhan anggaran keseluruhan sebesar Rp 500 triliun, ujar Basuki, dana yang sudah tersedia baru Rp 113 triliun. Rinciannya, dana dari perbankan sebesar Rp 72,2 triliun, dukungan dari pemerintah sebesar Rp 21,6 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (persero) selaku pelaksana proyek sebesar Rp 19,6 triliun.
Sementara itu, perhitungan untuk pembangunan ruas backbone (tulang punggung) Trans Sumatra bisa berbeda. Ruas backbone yang dimaksud adalah jalur yang menghubungkan Bakauheni di Lampung dan Banda Aceh di Aceh sepanjang 1.974 km, tanpa ruas-ruas sayap seperti Padang-Pekanbaru, Bengkulu-Palembang, dan Medan-Sibolga.
Bila hanya ruas backbone saja, total kebutuhan dana 'hanya' Rp 266 triliun. Dari angka tersebut, baru Rp 75 triliun anggaran yang sudah tersedia, berasal dari perbankan sebesar Rp 42,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 16,1 triliun, dan PMN sebesar Rp 17,1 triliun. Artinya, kekurangan dana untuk ruas backbone tercatat Rp 191 triliun.
"Kendalanya hanya satu, pendanaan. Untuk total Trans Sumatra masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun. Tapi kalau hanya backbone-nya saja, tanpa Bengkulu, Padang, dan Sibolga kebutuhannya Rp 191 triliun. Tapi tetap itu semuanya akan diselesaikan (sesuai target)," jelas Basuki.
Menjawab tantangan kekurangan dana ini, pemerintah pun dipaksa mencari sumber pendanaan baru. Basuki menyebutkan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari solusinya.
"Ini ada beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan apakah dengan mengeluarkan bond jangka panjang. Kalau bond jangka panjang pasti dengan jaminan pemerintah. Ini khususnya untuk jalan tol sumatra hanya pada pendanaan saja," jelas Basuki.
Selain penerbitan surat utang, pemerintah juga berencana memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (SWF). Mengenai skema pendanaan SWF ini, masih digodok oleh pemerintah.
Pembentukan SWF memang sudah mulai dibahas sejak awal 2020 lalu. SWF akan berperan mengelola dana publik dan menginvestasikan ke bentuk aset lain. Secara sederhana, SWF merupakan wujud tabungan negara atau dana abadi yang diinvestasikan ke berbagai bentuk untuk menambah penerimaan.
Pembentukan lembaga ini masih menunggu pengesahan omnibus law yang di dalamnya mengatur kemudahan investasi. Presiden Jokowi sempat menyampaikan pada Januari lalu, bahwa sudah ada beberapa pihak yang berniat berinvestasi ke Indonesia yang nantinya akan dikelola sebagai dana abadi.
Tak tanggung-tanggung, Jokowi menyebut bahwa potensi aliran dana masuk ke dalam negeri sebesar 20 miliar dolar AS setelah lembaga pengelola SWF Indonesia terbentuk.
Seperti diketahui, jalan tol Trans Sumatra membentang dari Bakauheni, Lampung di Selatan sampai Banda Aceh, Aceh di utara dengan total panjang 1.974 km. Selain itu, masih ada ruas-ruas sayap berupa jalur tol yang menghubungkan Padang di Sumatra Barat dengan Pekanbaru di Riau, Bengkulu dengan Palembang di Sumatra Selatan, dan Sibolga dan Medan, di Sumatra Utara.
Bila ditambah dengan panjang ruas sayap, maka keseluruhan panjang tol Trans Sumatra adalah 2.878 km. Dari angka tersebut, baru 393 km yang sudah terbangun. Kemudian ada 1.194 km yang sedang dibangun dan 1.291 km sedang dipersiapkan pembangunannya. Seluruh ruas ini ditargetkan tersambung pada 2024 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
