Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

DPR Belum Setuju Usulan BPKH Soal Nilai Manfaat Dana Haji

Senin 06 Jul 2020 18:03 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Muhammad Fakhruddin

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7). Rapat tersebut membahas mengenai evaluasi pengelolaan keuangan haji pasca pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 1441H/2020 M serta isu-isu aktual dan solusinya.Prayogi/Republika

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7). Rapat tersebut membahas mengenai evaluasi pengelolaan keuangan haji pasca pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 1441H/2020 M serta isu-isu aktual dan solusinya.Prayogi/Republika

Foto: Republika/Prayogi
Komisi VIII DPR RI perlu menegaskan persetujuan atas Keputusan Menteri Agama.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi VIII (Agama) DPR RI belum menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) soal penggunaan nilai manfaat dana kelola ibadah Haji. BPKH mengusulkan agar nilai manfaat bisa dipergunakan untuk tahun berikutnya. Selain itu, BPKH juga ingin menambah alokasi  pembagian dana kompensasi untuk jamaah sebesar Rp 28 triliun. 

"Komisi VIII

Baca Selengkapnya di ihram.co.id

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA