Maskapai penerbangan asal Pakistan yaitu Pakistan International Airlines (PIA) kembali menjadi sorotan setelah terungkap hampir sepertiga pilotnya diduga memegang lisensi palsu atau "meragukan" serta melakukan kecurangan saat ujian.
Terungkapnya skandal dan upaya verifikasi lisensi terbang para pilot telah memicu keprihatinan global, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana bisa pilot Pakistan memperoleh lisensi dari Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan (CAA) dan bekerja untuk maskapai penerbangan internasional di seluruh dunia.
Skandal lisensi ini muncul setelah kecelakaan pesawat yang baru-baru ini terjadi di Karachi dan menewaskan 97 orang. Dalam laporan awal terkait kecelakaan tersebut, terungkap bahwa pilot pesawat itu telah gagal mengikuti prosedur standar dan mengabaikan peringatan tanda bahaya.
Pemerintah Pakistan lantas menerbitkan daftar rincian tinjauan kualifikasi pilot yang diumumkan kepada publik dan menunjukkan bahwa sedikitnya 262 dari 860 pilot Pakistan memegang lisensi terbang palsu. Sebanyak 141 orang dari para pilot tersebut bekerja untuk PIA, 9 orang dari Air Blue, 10 dari Serene Airline, dan 17 dari Shaheen Airlines, demikian ungkap Menteri Penerbangan Pakistan Ghulam Sarwar Khan.
Sarat dugaan kecurangan dan kolusi
Investigasi atas kualifikasi pilot di Pakistan sebenarnya telah dimulai setelah terjadinya kecelakaan pendaratan pada 2018. Saat itu diketahui bahwa tanggal pengujian pada lisensi pilot yang terlibat dalam kecelakaan tersebut ternyata adalah hari libur. Hal ini menunjukkan bahwa ujian tersebut palsu karena pada hari itu tidak pernah dilakukan pengujian. Akibat insiden ini, sedikitnya 16 pilot PIA dilarang terbang pada awal tahun 2019.
Menteri Penerbangan Pakistan Ghulam Sarwar Khan mengatakan pihak berwenang tengah menyelidiki adanya kolusi antara pilot dan pejabat penerbangan sipil sejak akhir tahun 2018 untuk menghindari pemeriksaan. Dia mengatakan bahwa para pilot diduga meminta orang lain untuk duduk mewakili mereka dalam mengerjakan salah satu atau bahkan seluruh ujian kualifikasi pilot. Para pengamat penerbangan pun mengkritisi praktik ini.
Menteri Khan mengatakan dihentikannya lisensi para pilot bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas industri penerbangan Pakistan dan akan menghilangkan kekhawatiran global seputar PIA.
Namun Shahzad Chaudhary, pensiunan wakil panglima angkatan udara, mengatakan kekhawatirannya kepada DW. "Lembaga itu (PIA) telah mencapai titik kebangkrutan moral, bukan (di bidang) keuangan. Pakistan sekarang memiliki pilihan apakah akan mempertahankan reputasi atau membuatnya hancur. Saya pikir reformasi adalah ide yang baik dan bahwa lembaga tersebut perlu diperbaiki melalui reformasi yang diusulkan," ujar Chaudhary kepada DW.
“Kehilangan nyawa orang jauh lebih buruk ketimbang kehilangan citra untuk sementara waktu sebelum dilakukannya reformasi kelembagaan,” tambah Chaudhary.
Terlalu dini umumkan ‘daftar hitam’ pilot
Menteri Khan mengatakan pihaknya telah mengirimkan daftar pilot yang tidak lagi diizinkan terbang ke sejumlah maskapai. Nama-nama tersebut juga akan tersedia di situs penerbangan sipil. Dia mengatakan semua maskapai dan grup perusahaan telah diberitahu bahwa "pilot-pilot ini seharusnya tidak diizinkan untuk terbang lagi.”
Namun Asosiasi Pilot Pakistan menantang keabsahan daftar itu dan meminta pengadilan untuk menyelidiki masalah ini dengan alasan ketidakpercayaan atas transparansi penyelidikan pemerintah.
Seorang pilot senior yang lisensinya ditangguhkan atas dugaan penipuan mengatakan kepada DW: “Otoritas penerbangan sipil berhak mengeluarkan lisensi setelah ujian, tetapi daftar yang dibuat oleh pemerintah penuh dengan kesalahan dan dipersiapkan dengan tergesa-gesa tanpa memikirkan konsekuensinya.”
Pilot yang tidak ingin nama aslinya disebutkan itu memiliki pengalaman terbang selama 19 tahun dan mengaku terkejut saat mendapati namanya di dalam daftar itu. “Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan pemerintah dan saya meragukan niat mereka,” ujarnya kepada DW.
Mantan Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi, yang juga seorang ahli penerbangan, mengatakan kepada DW bahwa “pembagian daftar yang terlalu dini bukanlah langkah yang baik dari pemerintah. Ini adalah masalah serius dan harus diselidiki karena 40 persen dari total pilot kami kini diragukan.”
(Ed.: ae/yp)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
