Sabtu 04 Jul 2020 19:35 WIB

Kajian Bogor Raya Tetap Lanjut di Tengah Pandemi

Sebagai wilayah penyangga, Bogor tak dapat dilepaskan dengan DKI Jakarta.

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Agus Yulianto
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kanan) didampingi Kepala Badan Pusat Statistik Kota  Bogor Bambang Ananto Cahyono (kiri).
Foto: Dok Istimewa
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kanan) didampingi Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bogor Bambang Ananto Cahyono (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan kajian Bogor Raya tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) University melalui Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University, kajian itu akan lebih dipertajam.

"Harusnya lanjut ya, karena kemarin baru awal. Nanti saya cek lagi ke Pak Rektor (IPB)," kata Bima saat ditemui di Kota Bogor, Sabtu (4/7).

Berdasarkan hasil kajian pertama, Bima menjelaskan, memiliki arah tujuan untuk memperkuat koordinasi Kota Bogor dengan wilayah lainnya Bodetabek, termasuk DKI Jakarta. Sebab, sebagai wilayah penyangga, Bogor tak dapat dilepaskan dengan DKI Jakarta.

"Jadi, dari konsep awal sudah bisa dibaca ya, bahwa Bogor tidak bisa terlepas dari Jakarta, semua harus dikoordinasikan dengan Jakarta," ucap Bima.

Bahkan, Bima menyebut, penelitian tahap awal telah disampaikan ke pemerintah pusat. Hasilnya, Bima mengklaim, pemerintah pusat meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk mengkoordinasikan penanganan persoalan wilayah Jabodetabek, termasuk banjir.

"Jadi ini nyambung-lah, menurut saya hasil penelitian kita ini sudah paralel dengan langkah-langkah pemerintah pusat yang masih mengintegrasikan lagi Jabodetabek," ucap Bima.

Pada awal Januari 2020, telah dilakukan ekspose hasil kajian pertama. Kajian itu, memperlihatkan tren pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang cukup besar di Kota Bogor dan daerah perbatasan. Karena itu, pertumbuhan tersebut memerlukan penanganan bersama. Sebab, dikhawatir akan muncul permasalahan baru yang berdampak buruk bagi Kota Bogor.

“Nggak bisa semuanya lari ke kota karena lebih dekat misalnya sebagai contoh RSUD Kota Bogor di Jalan Semeru itu, 60 persen dari Kabupaten (Bogor)," kata Bima kala itu.

Bima menyebut, kajian itu dapat menggali potensi sekaligus peluang kawasan Bogor Raya secara keseluruhan, baik aspek politis maupun aspek administrasinya. Menurut Bima, wacana pemekaran ataupun provinsi baru sebagai bagian dari upaya untuk menghadapi perkembangan dan kepadatan penduduk di masa depan.

“Terkait pembentukan Provinsi Bogor Raya akan dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya. Tapi, saya kira memang harus ada pengaturan yang berbeda di wilayah Bogor ini, apakah ada pemekaran, atau tidak, ya nanti direkomendasikan pada penelitian lanjutan,” ujar Bima.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement