REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Selain pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak ada pihak lain yang memberikan dukungan terhadap rencana aneksasi Israel atas wilayah Tepi Barat, Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana untuk "mencaplok" permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat dan Lembah Yordania, berdasarkan rencana perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Januari lalu. Tanah yang akan dicaplok Israel ini membentuk sekitar 30 persen dari Tepi Barat.
Netanyahu mendapatkan dukungan dari pemerintahan Trump, menetapkan tanggal 1 Juli untuk mengimplementasikan rencana "aneksasi" meski ada kecaman di kancah internasional.
Rencana Netanyahu untuk memulai "pencaplokan" pada 1 Juli gagal ketika Menteri Pertahanan Benny Gantz dan Washington memintanya "tidak tergesa-gesa" serta keberatan terkait waktu implementasi.
PM Israel mengatakan otoritas Israel dan AS masih terus bernegosiasi untuk memulai "aneksasi", sementara pejabat tinggi yang dekat dengan Netanyahu mengatakan rencana itu dapat dilaksanakan akhir bulan ini.
Aneksasi butuh persetujuan AS
Pemerintah AS akan menentukan kapan rencana "aneksasi" yang dapat menghilangkan potensi solusi dua negara dalam masalah Palestina-Israel dan memperkuat pendudukan Israel di Tepi Barat. Perjanjian koalisi yang ditandatangani antara Netanyahu dan Gantz mencakup pelaksanaan rencana "aneksasi" yang membutuhkan persetujuan dari pemerintahan Trump.
Sulit untuk memprediksi kapan otoritas AS, yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 dan krisis akibat kematian George Floyd, akan memberikan lampu hijau untuk rencana "aneksasi" Israel.
Setelah Trump memberikan lampu hijau, Netanyahu akan mengimplementasikan rencana "pencaplokan" karena Israel yakin masyarakat global tak akan melakukan reaksi apa-apa kecuali sebatas kecaman saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
