REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak menoleransi calon siswa yang terbukti memanipulasi data berdasarkan hasil validasi dan verifikasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tingkat SMA/SMK.
"Di SMA tadi ada, agak mirip sih, SKD (surat keterangan domisili) ditemukan ternyata meskipun tidak terlalu banyak. Nanti setelah kita tahu kondisinya seperti apa baru kita putuskan, tapi kita tidak akan kasih toleransi (manipulasi data)," kata Ganjar usai meninjau proses verifikasi PPDB di SMAN 1 Semarang, SMKN 4 Semarang, dan SMKN 8 Semarang, Jumat (3/7) petang.
Menurut Ganjar, jumlah temuan yang tidak banyak tersebut merupakan efek dari peringatan yang diberikan pada awal-awal pendaftaran PPDB, dimana setelah ada peringatan keras tersebut sudah banyak yang mencabut berkas tidak sesuai dengan data sebenarnya. Untuk verifikasi di SMKN, Ganjar mengatakan tidak banyak persoalan yang ada karena PPDB untuk SMKN memang tidak menerapkan sistem zonasi dan permasalahan verifikasi yang ditemukan hanya soal klarifikasi terkait lampiran untuk jalur prestasi dan afirmasi.
"Nah tadi yang prestasi perlu ada klarifikasi beberapa angka rapor, (persoalan) kecil-kecil sih. Terus yang afirmasi ya beberapa surat keterangan ditemukan tetapi tidak terlalu banyak," ujarnya.
Kunjungan ke tiga sekolah tersebut dilakukan Ganjar untuk memastikan proses verifikasi PPDB berjalan lancar. Sebelumnya Ganjar juga sempat sidak di SMAN 3 Semarang untuk melihat dan memastikan tahapan proses verifikasi lancar.
Orang nomor satu di Jateng itu juga berpesan kepada para guru untuk memperhatikan protokol kesehatan bagi anak-anak dan wali murid yang datang langsung untuk verifikasi PPDB. "Maka kita minta bapak-ibu guru semua bisa mengklarifikasi dengan baik. Kemarin banyak kegamangan, waktunya cukup tidak ya, bisa gak ya, ruwet gak ya, dan ternyata gampang, tidak ruwet. Saya tinggal pesan protokol kesehatannya saja karena ini anak-anak dan wali murid datangnya langsung, agar itu diperhatikan," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri menambahkan sampai saat ini belum bisa dipastikan terkait jumlah pelanggaran atau temuan ketidakcocokan data saat verifikasi PPDB. Itu karena proses verifikasi masih berjalan.
"Temuan belum kita rekap, jadi masih jalan, ternyata teman-teman membagi dalam delapan hari sehingga tidak bisa langsung jadi. Masih sampai besok Selasa, memang ada SKD ditemukan tidak pas, ada yang sertifikat atau piagam tidak pas, tapi secara umum sudah bagus karena begitu kita beri peringatan sudah banyak yang nyabut," ujarnya.
Terkait pemberian sanksi, Jumeri menjelaskan akan diputuskan melalui sidang dan rekapitulasi hasil temuan. "Temuan dalam verifikasi akan disidangkan. Untuk keputusan cut itu ada keputusan sidang yang kita buat supaya lebih adil, tidak sepihak semua. Sejauh ini belum ada yang disidangkan, nanti di akhir verifikasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
