REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, protokol kesehatan harus tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar awal Desember 2020. Terkait pencairan anggaran, Mendagri mengatakan sebagian besar sudah cukup baik.
"Kita menyadari pandemi Covid-19 sangat berdampak pada tahapan pilkada, dan protokol kesehatan nantinya harus tetap menjadi prioritas dalam berbagai tahapan pilkada termasuk saat pencoblosan," kata Mendagri Tito di Medan, Sumatera Utara, Jumat (3/7).
Rapat koordinasi tersebut, selain menghadirkan Mendagri, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, dan sejumlah tokoh lainnya. Ia mengatakan di Sumut, pencairan anggaran dari pemkab dan pemkot untuk pelaksanaan pilkada rata-rata sudah cukup baik, meski masih ada beberapa daerah yang pencairannya masih minim.
Beberapa daerah yang pencairannya sudah cukup baik dan hampir mendekati 100 persen untuk KPU, Bawaslu maupun pengamanan di antaranya Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Humbanghasundutan, Asahan, Labuhanbatu Selatan, Serdang Bedagai, dan Nias Barat.
Sedangkan untuk daerah yang belum maksimal mencairkan anggaran untuk pilkada, diharapkan paling lambat sebelum 15 Juli sudah mencairkannya karena pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara door to door akan segera dilaksanakan.
"Tolong pencairan anggaran benar-benar diperhatikan. Mohon dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, TNI dan Polri agar pilkada benar-benar berjalan dengan baik dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
