REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah mulai bisa digunakan pada musim tanam Oktober 2020-Maret 2021. Komoditas beras akan digunakan pada tahap awal di area pengembangan pertama seluas 30 ribu hektare.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya fokus pada perbaikan saluran irigasi persawahan yang mengalami kerusakan. Diharapkan irigasi untuk 30 ribu hektare sawah segera rampung sehingga dapat mulai dioperasikan.
"Kami perbaiki saluran, selanjutnya oleh Kementerian Pertanian bisa disiapkan untuk musim tanam oktober-maret," kata Basuki dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (3/7).
Basuki menjelaskan, total area pengembangan food estate seluas 164 ribu hektare berada di eks pengembangan lahan gambut (PLG) 1 juta hektare era Presiden Soeharto. Namun, kata dia, mayoritas atau sekitar 148 ribu hektare di antaranya sudah berupa tanah aluvial dan tidak terdapat gambut.
Adapun dari luas 164 ribu hektare, seluas 85 ribu hektare sudah menjadi sawah yang dikelola oleh petani eks migran dahulu. Sisanya, 79 ribu hektare merupakan area semak belukar yang dulunya merupakan sawah.
"Jadi ini tidak perlu cetak sawah baru, tinggal dibersihkan saja karena dulu sudah menjadi sawah," kata Basuki.
Ia menambahkan, proyek food estate setidaknya melibatkan empat kementerian. Yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian BUMN.
Kemenhan, kata Basuki, bertugas untuk membantu penyiapan tenaga kerja, sedangkan Kemendes PDTT ikut terlibat karena proyek itu sekaligus memberdayakan desa setempat. Adapun Kementerian BUMN berkaitan dengan penugasan yang akan diberikan kepada BUMN dalam menjadi kontraktor proyek.
Soal anggaran, Basuki mengatakan, penganggaran food estate Kalteng langsung dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Namun, kementerian teknis juga sudah memiliki pagu anggaran untuk program secara umum.
Kementerian PUPR misalnya, memiliki anggaran Rp 49 miliar untuk program-program desain rehabilitasi saluran irigasi.
Sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, setelah pengerjaan selesai, Kementan akan fokus pada penyediaan bibit, sarana prasarana pertanian, dan tentu saja petani yang akan menggarap sawah. Menurutnya, satu orang petani bisa menggarap 2 hektare namun dengan bantuan alsintan bisa mengelola 4 hektare.
"Tahun ini kita siap untuk 30 ribu hektare dan kami sudah siap dengan jenis bibit padi yang akan kita pakai disana. Tidak coba-coba lagi. Kita yakinkan sudah tervalidasi," katanya.
Syahrul mengatakan, tahun ini Kementan sudah memiliki anggaran sekitar Rp 180 miliar khusus untuk food estate. Namun, untuk bisa mengerjakan total 165 ribu hektare setidaknya diperlukan Rp 2,1 triliun. Penyelesaian proyek diharapkan rampung pada 2022 mendatang.
Berbeda dengan area persawahan pada umumnya, Syahrul mengatakan pemerintah akan membangun fasilitas rice milling unit. Itu agar hasil padi yang dipanen dapat langsung diolah menjadi beras dan siap dijual dalam kemasan komersial.
"Tapi, tidak hanya untuk padi, tapi juga sayuran, buah-buahan, dan peternakan kita akan masukkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
