Saturday, 10 Rabiul Awwal 1443 / 16 October 2021

Saturday, 10 Rabiul Awwal 1443 / 16 October 2021

Polri akan Awasi Anggaran Covid-19 di Seluruh Daerah

Kamis 02 Jul 2020 00:45 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Agus Yulianto

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono.

Foto: Republika/Haura Hafizhah
Anggaran dana Covid-19 untuk masyarakat yang membutuhkan di seluruh daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan pihaknya memantau dan mengawasi anggaran dana Covid-19 untuk masyarakat yang membutuhkan di seluruh daerah. Sehingga, nantinya tidak ada lagi kasus penyelewengan dana Covid-19.

"Kami mengawasi anggaran Covid-19 yang dari APBN. Kami cek dan awasi. Kalau ada yang diduga korupsi. Kami akan proses secara hukum bahwa anggaran Covid-19 ini diselewengkan," katanya di Bareskrim Polri, Rabu (1/7).

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajarannya agar tak ada satu pun yang bermain-main terhadap anggaran percepatan penanganan pandemi Covid-19. Sebab, pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanganan pandemi ini, yakni Rp 695,2 T dan akan bertambah jika dibutuhkan.

"Dalam situasi krisis sekarang ini, tidak boleh ada satu pun yang main-main," tegas Jokowi saat memperingati Hari Bhayangkara ke-74 tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/7).

Presiden pun mempersilakan lembaga penegak hukum baik kepolisian, KPK, maupun kejaksaan untuk menggigit pejabat yang bermain-main dengan anggaran tersebut. Penindakan harus dilakukan jika memang ada niat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kendati demikian, ia meminta, agar penegak hukum lebih mengedepankan aspek pencegahan. Sehingga, jika ada potensi terjadinya pelanggaran hukum agar diingatkan terlebih dahulu. "Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mens rea-nya ya harus ditindak. Silakan digigit saja," tegasnya.

Jokowi meminta agar pelaksanaan program penanganan covid ini turut diawasi oleh seluruh pihak, termasuk lembaga penegak hukum. Ia juga mengingatkan lembaga penegak hukum agar menjaga profesionalitas dan kepercayaan masyarakat dalam menangani setiap pelanggaran.

"Dalam situasi yang sulit sekarang ini kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat-sangat dibutuhkan. Mulai dari jajaran mabes dan polda, polres dan polsek, sampai bhabinkamtibmas di desa-desa harus ikut aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan," ujar Jokowi saat memberikan amanatnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA