REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengingatkan pengelola tempat wisata berlakukan aturan protokol kesehatan secara proporsional. Khususnya saat week end karena wisatawan dari luar yang berbondong-bondong datang ke Jabar. Misalnya, datang ke Puncak dan Kota Bandung.
"Kan tidak semua plat B ini (yang masuk ke Bandung, red) orang Jakarta, yang penting akan dilakukan testing di daerah pariwisata, kalau anomalinya besar maka bisa ditutup. Tapi kalau tidak ada anomali bisa dengan kehati-hatian," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu (1/7).
Emil mencontohkan, beberapa waktu lalu di Taman Safari ada wisatawan yang diminta untuk pulang kembali karena bukan warga Jabar."Sambil kami terus lakukan tes mudah-mudahan akhir pekan ini berita terkait adanya 88 orang yang reaktif di puncak ini mengurangi motivasi orang untuk datang ke sana," paparnya.
Sementara menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, pihaknya berharap untuk yang masuk ke tempat wisata untuk fase I sekarang berorientasi yang masuk ke obyek wisata yang ada di Jabar adalah orang Jabar. "Jadi, utamakan itu dulu. Nanti, sambil berjalan akan dievaluasi kami sudah survei untuk protokol kesehatan sudah bagus, tapi tempat wisata yang berbayar ya itu," katanya
Dedi mengatakan, untuk tempat wisata yang berbayar memang protokol kesehatannya sudah bagus. Saat ini, yang harus dibenahi adalah tempat wisata yang tidak berbayar. Pihaknya, akan mencoba untuk membuat wastafel dan lain-lain.
"Di tempat wisata yang tak berbayar ini masih ada kerumunan juga kan. Misalnya, yang seperti puncak ini harus diperketat. Kan di sana dilakukan Rapid, ada 69 reaktif," katanya.
Untuk yang tidak berbayar ini, kata dia, pihaknya akan mengalokasikan ke kementerian ini ada porgram untuk padat karya dan stimulus wastafel dan lain-lain. Peralatan ini, akan diusahakan dan diupayakan untuk faisilitas umum atau public space serta edukasi yang paling penting."Jadi yang paling memungkinkan cuci tangan dan sederhana kan 3 M lah ini harus dilakukan jadi ketika ada kerumunan ini harus kita stragtegi itu dikerjakan," katanya.
Selain itu, kata dia, konektivitas dari perhubungan ke tempat wisata ini harus sama. "Saya akan tentukan kapasitas pariwisilata dan modanya dari perhubungan ini harus dibatasi," kata Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
