REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Indonesia menawarkan 41 proyek besar senilai 439,98 miliar dolar AS kepada para pengusaha Prancis. Itu disampaikan dalam promosi investasi Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) yang digelar daring, Selasa (30/6). IIIF ini digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris bersama MEDEF Internasional Prancis.
Salah satu pembicara dalam IIIF adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia didampingi Duta Besar Indonesia untuk Prancis Arrmanatha Nasir.
Menurut keterangan tertulis KBRI Paris yang diterima Republika pada Rabu (1/7), Airlangga memaparkan bahwa untuk melakukan mitigasi dampak Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket stimulus ekonomi. Paket ini didukung oleh kebijakan industri 4.0, peningkatan fintech, peningkatan transformasi digital serta penyiapan Omnibus law untuk mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan lapangan kerja.
Sementara Arrmanatha menyebutkan, perubahaan dunia akibat Cvid-19 menuntut orang keluar dari zona nyaman. Orang juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha baru.
"Tuntutan ini sejalan dengan tujuan acara ini, untuk mengajak komunitas pengusaha Prancis keluar dari zona nyaman pasar mereka, kreatif dan inovatif dalam menangkap dan manfaatkan peluang pasar di Indonesia,” kata Arrmanatha.
Dalam IIIF, Deputi Menteri PPN bidang Pembangunan Infrastruktur menawarkan 41 proyek besar senilai 439,98 miliar dolar AS sampai 2024 di sektor transportasi, listrik, jaringan gas, logistik, dan eco-city, termasuk proyek-proyek ibu kota baru. Deputi Menteri PPN mengundang pengusaha Prancis termasuk sektor UKM untuk memanfaatkan potensi usaha Indonesia.
Sebanyak 75 perusahaan Prancis yang bergerak di bidang energi, maritim, perbankan dan investasi, dirgantara, transportasi, otomotif, dan pertahanan, turut berpartisipasi dalam IIIF ini.
Pengusaha Prancis menunjukkan ketertarikan besar pada potensi investasi di Indonesia. Pada sesi tanya-jawab, mereka mengajukan berbagai pertanyaan kepada para pembicara, utamanya terkait rencana implementasi omnibus law, pemindahan ibu kota, insentif bagi investor asing, digitalisasi proses administrasi, serta detail terkait 89 proyek strategis nasional.
Arrmanatha menjelaskan, kerja sama Indonesia dan Prancis tetap terjalin di tengah pandemi Covid-19. Hubungan kedua negara tahun 2020 ini memasuki usianya yang ke-70.
Saat ini kedua negara sedang memfinalisasi kesepakatan Defense Cooopertion Agreement, dan Plan of Action untuk merevitalisasi kerja sama strategis Indonesia-Prancis. Menurut Arrmanatha, kedua perjanjian direncanakan untuk di tanda tangani pada paruh kedua 2020.
"Dengan fokus untuk mendorong kerja sama di bidang ekonomi, diharapkan perjanjian tersebut dapat membuka peluang kerja sama yang lebih besar bagi komunitas business Prancis dan Indonesia,” ujarnya.
Eratnya kerja sama Indonesia-Prancis selama pandemi Covid-19 juga dapat dilihat dari kerja sama AFD (Badan Pembangunan Prancis) dan PT SMI yang menandatangani kerjasama senilai 150 juta euro untuk proyek infrastruktur hijau dan pembangunan infrastruktur kesehatan. AFD juga telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia senilai 300 juta euro untuk mendukung mitigasi dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Selain itu, beberapa perusahaan Prancis seperti Decathlon, L’Oréal dan Michelin juga aktif mendukung upaya mitigasi Covid-19 di Indonesia, bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19.
Indonesia memberikan peluang yang besar bagi perusahaan Prancis untuk berbisnis di Indonesia, khususnya untuk di sektor prioritas seperti energi, transportasi, maritim dan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Juga ditekankan bahwa Indonesia bukan hanya pasar paling besar di Asia Tenggara, namun juga merupakan bagian dari pasar tunggal dan basis produksi bersama ASEAN dan RCEP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
