REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan layanan pembayaran transportasi umum massal yang terintegrasi. Empat BUMD PT MRT Jakarta (MRTJ), PT Transportasi Jakarta (TJ), dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan berkolaborasi dengan BUMN, menghadirkan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) mewujudkam sistem integrasi pembayaran antarmoda ini.
Kolaborasi tersebut dituangkan dalam penandatanganan Head of Agreement (HOA) Penyelenggaraan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Balai Agung, Selasa (30/6). Hadir dalam acara penandatanganan perjanjian tersebut Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo, dan Perwakilan dari Kemenhub serta pejabat Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan perlunya kolaborasi menyediakan layanan transportasi umum massal yang terintegrasi. Bukan hanya modanya tetapi juga tarif serta sistem pembayarannya agar lebih efisien dari sisi pengguna transportasi.
Kolaborasi ini, menurut dia, akan memudahkan masyarakat mengakses dan mendorong masyarakat agar lebih memilih menggunakan transportasi umum massal. Anies menyadari di kota megapolitan sebesar Jakarta, tidak mungkin transportasi umum dikelola sendiri-sendiri, pengelolaan transportasi umum ini harus terintegrasi.
"Intinya adalah dengan adanya pengintegrasian ini maka insya allah pengguna moda transportasi umum di Jakarta jumlahnya akan meningkat, target kita bisa kembali ke situasi 98 dimana porsi pengguna kendaraan umum di jalan raya 75 persen,” ucap Anies, Selasa (30/6).
Anies juga mengapreasiasi kerja sama yang terjalin. Gubernur Anies juga mengingatkan agar mekanisme sistem pembayaran nantinya tetap harus bermuara kepada keadilan sosial yang membuat layanan sistem integrasi pembayaran harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Anies menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pengintegrasian ini.
"Meskipun pengelolaan ini dikelola secara be to be tetapi tujuannya tetap untuk keadilan sosial. Seperti halnya apa yang digagas Bung Hatta saat bicara ekonomi Indonesia, adalah mekanisme pasar untuk mencapai keadilan sosial,” papar Anies.
Selain itu Anies juga berharap agar integrasi pembayaran ini mampu mewujudkan subsidi yang lebih tepat sasaran. Sehungga masyarakat merasakan tarif yang lebih ekonomis dalam menggunakan jasa transportasi umum massal.
“Penduduk Jakarta biaya hidupnya tinggi dan salah satu komponen besar adalah biaya transportasi, ketika biaya transportasi bisa turun maka rakyat kita bisa saving lebih banyak, jika mereka bisa melakukan itu maka kemandirian mereka akan lebih tinggi,” ungkapnya.
Dalam perjanjian ini disepakati bahwa akan dibentuk Perusahaan Patungan dimana tiga BUMD DKI (MRTJ, TJ, dan JAKPRO) masing-masing memiliki saham sebesar 20 persen, sedangkan MITJ (Joint Venture antara KAI dan MRTJ) memiliki saham sebesar 40 persen.
Perusahaan Patungan akan menunjuk konsultan untuk melakukan studi terkait sistem integrasi pembayaran antar moda yang paling tepat bagi Jabodetabek. Selanjutnya, Perusahaan Patungan juga akan melakukan beauty contest untuk memilih Strategic Partner, yang akan bekerjasama dengan Perusahaan Patungan dalam mewujudkan integrasi pembayaran antar moda transportasi. Nantinya integrasi ini akan menggunakan metode Electronic Fare Collection (“EFC”).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
