REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak empat pengelola transportasi publik di daerah Jabodetabek khususnya di Jakarta menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan sistem pembayaran antarmoda transportasi melalui penandatanganan perjanjian pokok atau Head of Agreement (HOA) di Balai Kota Jakarta.
Empat pengelola transportasi publik itu meliputi tiga BUMD DKI Jakarta, yaitu PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mengelola LRT Jakarta, serta satu perusahaan joint venture MRT Jakarta dan Kereta Api Indonesia (KAI), yaitu PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
"Kita saat ini masuk di fase menentukan. Saya rasa kita telah berhasil mengintegrasikan rute, mengintegrasikan stasiun. Tapi mengintegrasikan tiket dan tarif itu puncak dari proses integrasi layanan transportasi,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan usai menyaksikan penandatanganan HOA di Balai Kota DKI, Selasa (30/6).
Anies menuturkan, nantinya dengan integrasi pembayaran maka masyarakat di kota Megapolitan dapat semakin rajin menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan transportasi pribadi. Secara persis, kata dia, di kota megapolitan tidak mungkin pengelolaan transportasi umum dilakukan secara sendiri-sendiri.
"Pengelolaan harus diintegrasikan. Ada tiga integrasi yaitu integrasi manajemen, integrasi rute, dan integrasi tiket atau tarif. Bila ketiga aspek itu terintegrasi maka inisiatif penggunaan kendaraan umum akan lebih tinggi dibanding tranportasi pribadi," ujar Anies.
Nantinya keempat pengelola layanan transportasi umum di Jabodetabek itu membentuk perusahaan patungan. Tiga BUMD DKI yaitu MRT Jakarta, Jakpro, dan TransJakarta masing-masing memiliki saham sebesar 20 persen. Selanjutnya, PT MITJ akan memiliki saham sebesar 40 persen untuk pengintegrasian pembayaran tiket antar moda transportasi itu.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjoyang dalam acara itu, mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh keempat pengelola layanan transportasi umum untuk menciptakan sistem pembayaran layanan yang terintegrasi. "Integrasi sistem pembayaran ini hanya dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang baik dari semua kalangan, baik itu pemerintah pusat maupun Pemprov DKI, BUMN maupun BUMD. Semangat kolaborasi ini harus kita jaga terus” kata Kartika.
Perusahaan patungan itu nantinya menyelenggarakan beauty contest untuk memilih rekanan strategis, yang akan bekerja sama untuk mewujudkan integrasi pembayaran antar moda transportasi. Integrasi layanan direncanakan akan menggunakan metode electronic fare collection (EFC) atau sistem pengumpulan tarif secara elektronik seperti yang digagas oleh Bank Indonesia (BI) sejak akhir 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
