Wednesday, 22 Zulhijjah 1441 / 12 August 2020

Wednesday, 22 Zulhijjah 1441 / 12 August 2020

Menkeu: Penyaluran Kredit Bank Himbara Harus 3 Kali Lipat

Senin 29 Jun 2020 17:51 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Nidia Zuraya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Dalam rapat tersebut Menkeu bersama anggota Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) memaparkan kepada Komisi XI DPR mengenai kebijakan penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Dalam rapat tersebut Menkeu bersama anggota Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) memaparkan kepada Komisi XI DPR mengenai kebijakan penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Pemerintah menempatkan dana Rp 30 triliun di empat bank milik negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada setiap Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyalurkan kredit hingga Rp 90 triliun, atau tiga kali lipat lebih banyak dari alokasi penempatan dana pemerintah, yakni Rp 30 triliun. Besaran kredit tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan dampak ke ekonomi, terutama sektor riil.

Sri menyebutkan, kebijakan pemerintah menempatkan dana di bank umum dilakukan untuk membantu pemulihan ekonomi melalui pemberian subsidi bunga hingga restrukturisasi kepada masyarakat. Khususnya untuk UMKM yang paling terdampak pandemi Covid-19.

"Kita harapkan, untuk tiap rupiah yang ditempatkan, bisa disalurkan tiga kali lipat atau tiga rupiah," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (29/6).

Untuk memperluas jangkauan, pemerintah berencana memperpanjang penempatan dana pemerintah di bank Himbara dari yang semula hanya tiga bulan. Tapi, realisasinya bergantung pada hasil evaluasi secara bertahap.

Setiap bank BUMN, disampaikan Sri, memiliki rencana penyaluran berbeda. Misalnya saja PT Bank Mandiri (Persero) yang akan memperluas akses pembiayaan ke sektor produktif, riil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Total penyaluran Bank Mandiri diperkirakan mencapai Rp 21 triliun yang ditargetkan rampung dalam periode tiga bulan. "Segmennya ada ke mikro, komersial, corporate, yang masing-masing memiliki dampak ke sektor riil," kata Sri.

Sementara itu, PT Bank BRI (Persero) akan ekspansi kredit UMKM sebesar Rp 122,50 triliun dengan komposisi segmen mikro sebesar Rp 88,87 persen. Ekspansi tersebut akan difokuskan di sektor produksi atau non perdagangan sebesar Rp 71,32 triliun atau 58,21 persen di antaranya.

Area penyaluran kredit BRI didominasi pedesaan, yakni sebesar Rp 69,03 triliun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan.

Di sisi lain, PT Bank BNI (Persero) memiliki rencana menyalurkan kredit dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 15,04 triliun selama tiga bulan ke depan. Rinciannya, Sri menjelaskan, masing-masing Rp 4,9 triliun akan disalurkan pada Juli dan Agustus. Jumlah lebih besar, Rp 5,1 triliun, disalurkan pada September.

Beberapa sektor yang menjadi tujuan ekspansi kredit adalah perdagangan, pertanian, jasa-jasa, industri pengolahan hingga pertambangan. Khusus corporate, ekspansinya fokus ke industri berorientasi ekspor dan padat karya.

PT Bank BTN (Persero) menargetkan penyaluran kredit Rp 30 triliun dengan komposisi kredit perumahan sampai 70 persen. Khususnya ke KPR sebesar Rp 5,4 triliun. "Ini nanti kita harapkan ada spill over ke kontraktor atau developer," kata Sri.


Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA