REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para menteri mempercepat belanja kementerian untuk meningkatkan uang beredar di masyarakat.
"Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada channel Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad (28/6). "Jadi belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan anggap ini biasa saja. Percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu perpres saya keluarkan perpresnya," kata Jokowi pula.
Jokowi mencontohkan alokasi bidang kesehatan yang sudah dianggarkan sebesar Rp 75 triliun, tapi pencairannya masih di bawah 2 persen. "Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba? Uang beredar di masyarakat kerem (terhenti) ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi memerintahkan agar segera dilakukan pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, dan tenaga medis. "Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun," kata Jokowi.
Begitu juga bantuan sosial yang ditunggu masyarakat, sambung dia, agar segera dikeluarkan dan dikucurkan. "Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary harusnya 100 persen dikeluarkan," kata Jokowi.
Seperti diketahui, untuk bansos tunai di luar Jabodetabek yang ditargetkan bagi 9 juta orang, data yang terkumpul per 17 Mei 2020 adalah sebanyak 8.366.838 kepala keluarga (KK). Realisasi tahap 1 per 16 Juni 2020 adalah Rp4 ,73 triliun (87,71 persen), tahap 2 per 16 Juni 2020 adalah sebesar Rp 3,96 triliun. Sejumlah kendala adalah karena masih ada daerah yang meminta penundaan penyaluran bansos, kondisi geografis serta keterbatasan loket pembayaran di PT Pos.
"Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka menunggu semuanya, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, tidak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti tidak ada apa-apa, berbahaya sekali," kata Jokowi menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
