REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Rusia mengatakan, telah keluar dari pengaturan sukarela PBB yang bertujuan melindungi rumah sakit dan pengiriman bantuan kemanusiaan dari serangan pihak-pihak berkonflik di Suriah.
Keputusan itu diambil setelah penyelidikan internal PBB menemukan sangat mungkin Pemerintah Suriah atau sekutunya melakukan serangan terhadap tiga fasilitas kesehatan, termasuk tempat perlindungan anak-anak, di sana tahun lalu.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuding berbagai kelompok oposisi dan teroris menyalahgunakan proses dekonflikasi kemanusiaan melalui proksi mereka. Rusia yakin PBB harus memberikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang Suriah.
“Kami tidak melihat penarikan (dari pengaturan sukarela PBB) sebagai ancaman bagi pekerja kemanusiaan di lapangan jika informasi yang diberikan akurat dan dapat dipercaya,” kata Nebenzia pada Kamis (25/6).
Kantor Koordinasi PBB untuk Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengungkapkan keprihatinan atas keputusan Rusia. “PBB prihatin tentang penarikan Rusia dari mekanisme pemberitahuan dan sedang memeriksa implikasi dari keputusan ini untuk personel kemanusiaan serta operasi di Suriah,” katanya.
PBB menyatakan, akan membahas situasi lebih lanjut dengan Rusia. Ia menegaskan semua pihak, baik mereka yang berpartisipasi dalam pegaturan dekonflikasi atau tidak, masih terikat hukum humaniter internasional.
Di bawah pengaturan dekonflikasi PBB, posisi PBB mendukung fasilitas dan situs kemanusiaan di Suriah. Hal itu telah disampaikan PBB kepada pihak-pihak yang berkonflik di Suriah. Namun, PBB telah mempertanyakan apakah tindakan itu membuat mereka menjadi target.
Rusia merupakan sekutu Suriah dalam memerangi kelompok teroris dan oposisi bersenjata di negaranya. Kedua negara itu kerap menekankan, pasukannya tidak menargetkan warga atau infrastruktur sipil dalam operasinya. Moskow dan Damaskus telah lama mempertanyakan sumber-sumber yang digunakan PBB untuk memverifikasi serangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
