Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Emil tak Perpanjang PSBB Tingkat Jabar

Jumat 26 Jun 2020 13:02 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Dwi Murdaningsih

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan pers usai rapat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Makodam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (22/6/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi dan perkembangan penanganan dalam memutus rantai penularan COVID-19 di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan pers usai rapat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Makodam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (22/6/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi dan perkembangan penanganan dalam memutus rantai penularan COVID-19 di Jawa Barat.

Foto: ANTARA/M Agung Rajasa
100 persen wilayah jawa Barat lakukan adaptasi kenormalan baru.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memutuskan untuk tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional tingkat provinsi. Menurutnya, penanganan Covid-19 akan fokus pada pengetesan di tempat rawan, di luar itu, kebijakan strategis lainnya akan diserahkan kepada pemerintah kota/kabupaten.

Ridwan Kamil mengatakan, keputusan untuk tidak memperpanjang PSBB didasarkan pada angka reproduksi Covid-19 di Jawa Barat sudah di bawah angka 1 selama enam minggu terakhir. Dalam standar World Health Organization (WHO), angka satu itu bisa dianggap terkendali. Lalu, tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 berada di angka 27 persen.

“Seluruh Jawa Barat hari ini tidak ada lagi PSBB (tingkat provinsi Jawa Barat), sudah diputuskan kita semuanya 100 persen melakukan AKB (adaptasi kebiasaan baru),” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, usai meninjau pelaksanaan tes masif bersama Badan Intelejen Negara (BIN) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (26/6).

Namun, kata Emil, walaupun dalam masa AKB tidak serta merta kewaspadaan menurun. Pengawasan lebih ketat, akan dilakukan dengan melokaslisir di tingkat desa atau kelurahan. Pemerintah kota/kabupaten pun bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk jika ingin mengajukan PSBB di wilayahnya.

“(Pengawasan) dilokalisir di tingkat desa keluarahan, di skala mikro perbatasn dilakukan, tapi (PSBB) skala Jabar dihentikan, dilanjutkan dengan kebijakan lokal” katanya.

Khusus untuk wilayah Bodebek, kata dia, PSBB tetap merujuk pada kebijakan DKI Jakarta yang masih berlaku hingga 2 Juli 2020. Menurut Emil, di sisi lain, ia pun mengaku ingin menggerakkan perekonomian. Ia tidak ingin ada lonjakan pengangguran yang terjadi atau pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat minus pada akhir tahun.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, akan fokus pada pengetesan masif di wilayah yang potensinya tinggi dalam penyebaran virus. Di antaranya, pasar tradisional, tempat wisata, rumah ibadah hingga tempat transit pergerakan orang seperti terminal, stasiun hingga bandara.

“Beban hanya tiga hal saja, pasar, pariwisata dan yang ketiga adalah titik berangkat terminal dan stasiun, ini akan mengiringi 627 ambulance yang diubah jadi mobil covid tes,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi lain. Ia mencontohkan upaya kolaborasi seperti dengan pengetesan masif bersama BIN akan terus dilakukan.

“Bersama BIN, dari kemarin sampai besok akan ada pengetesan kepada masyarakat di Gedung Sate dan (upaya kolaborasi dengan instansi lain) akan diteruskan di wilayah Jabar lainnya," katanya.

BIN, kata dia, dalam kegiatan tes masif ini menyediakan prosedur rapid tes, jika ada yang reaktif. "Dalam waktu yang bersamaan ada dua mobil dengan mesin PCR yang bisa melakukan Swab,” katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA