Monday, 30 Sya'ban 1442 / 12 April 2021

Monday, 30 Sya'ban 1442 / 12 April 2021

Bendera PDIP Dibakar, Megawati Minta Kader Kedepankan Hukum

Jumat 26 Jun 2020 05:56 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Indira Rezkisari

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri minta kadernya rapatkan barisan dan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera PDIP.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri minta kadernya rapatkan barisan dan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera PDIP.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Megawati tegaskan kadernya tidak bersikap sembarangan terkait pembakaran bendera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kader untuk tidak bertindak sembarangan terkait pembakaran bendera. Dia meminta semua pihak untuk bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

"Terus rapatkan barisan, tempuh lah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai," kata Megawati dalam surat perintah yang dikeluarkan pada Kamis (25/6).

Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang. Dia melanjutkan, partai juga mengakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

Dia mengatakan, PDIP berdasarkan sejarah tetap akan memperjuangkan hak demokrasi rakyat meskipun membawa konsekuensi dipecah belah. Lanjutnya, partai berlogo kepala banteng moncong putih ini juga akan tetap dan tetap selalu akan menempuh jalan hukum.

"Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum saya tegaskan bahwa PDIP tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kami adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa," katanya.

Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai selalu dengan tegas menempuh jalur hukum. Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Jokowi ini mengungkapkan bahwa partai juga akan mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dai juga kembali menegaskan sikap partai terkait dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dia mengatakan, sikap PDIP sejak awal akan mendengarkan aspirasi yang ada dan terus mengedepankan dialog.

"RUU selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA