REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengembangkan program pertanian perkotaan atau urban farming. Program ini membantu kebutuhan pangan warga Kota Bogor.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Bogor, Anas S Rasmana, mengatakan, program urban farming dikembangkan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya memanfaatkan lahan marjinal di sekitar rumah atau lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Urban farming dapat memenuhi atau membantu mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, seperti sayur-mayur, buah-buahan, maupun empang ikan, peternakan ayam, dan peternakan kambing.
"Lokasi lahan urban farming ini tidak hanya lahan kosong dan lahan marjinal, tapi juga bisa memanfaatkan lahan sempit di atap rumah dan bahkan di dinding rumah," kata dia.
Anas menyebut saat ini ada 24 lokasi urban farming yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bogor yang telah berjalan, umumnya adalah menanam sayur-mayur. "Banyak juga warga yang mengelola urban farming secara mandiri," ujarnya.
Dinas Pertanian dan Kehananan Pangan saat ini juga sedang memproses sebanyak 23 kelompok urban farming yang diusulkan kepada pemerintah pusat maupun ke Bank Indonesia. Menurut Anas, dari 23 kelompok urban farming yang diusulkan, meliputi 16 kelompok kepada pemerintah pusat serta tujuh kelompok kepada Bank Indonesia. "Urban farming umumnya menanam holtikultura yakni sayur mayur dan ada juga mengelola empang ikan lele, peternakan ayam, dan kambing," ujarnya.
Hasil panen dari urban farming ada yang dijual ke pasar untuk menambah kebutuhan sehari-hari dan ada juga yang untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Anas menyebut, adanya program urban farming ini dapat menguatkan ketahanan warga Kota Bogor, apalagi dalam situasi Covid-19 saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
