REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebagai salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam yang menaungi banyak sekolah dan perguruan tinggi Islam, PP Muhammadiyah mengakui adanya kendala yang dialami sekolah-sekolah swasta di bawah naungannya. Adanya dana afirmasi dan kinerja yang dijanjikan pemerintah pun diharapkan dapat terealisasi dengan baik.
Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Baedhowi mengatakan, sumber dana terbesar di sekolah-sekolah swasta berasal dari SPP serta bantuan operasional sekolah (BOS). Saat ini dia mengaku bahwa tak sedikit kondisi sekolah swasta yang terdampak pandemi Covid-19 kesulitan dana akibat minimnya pembayaran SPP siswa.
“Mereka (sekolah-sekolah swasta) banyak yang kesulitan dana karena banyak (wali murid) yang tidak bayar SPP,” kata Baedhowi kepada Republika, Kamis (25/6).
Dia menjelaskan, macetnya pembayaran SPP itu lantaran tak sedikit pula wali murid yang ikut terdampak pandemi. Terdapat sejumlah alasan lain mengapa pembayaran SPP serta sulitnya sumber dana bagi sekolah-sekolah swasta didapatkan.
Pertama, lanjutnya, aktivitas belajar dari rumah dianggap oleh orang tua sebagai liburnya aktivitas sekolah. Padahal, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan meski siswa berada di rumah. Kedua, banyak orang tua yang kehilangan mata pencahariannya serta tak sedikit yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketiga, dia melanjutkan, di sekolah-sekolah swasta terdapat banyak siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sehingga dia mengharapkan pernyataan pemerintah tentang pemberian dana afirmasi, hal itu dapat membebaskan pemakaian dana BOS sesuai kebutuhan sekolah.
“Sehingga harapan kami, dana ini dapat mengatasi serta mengurangi beban sekolah swasta yang terdampak Covid-19," ungkapnya.
pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan memberikan bantuan berupa dana afirmasi dan knerja dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah swasta. Bantuan tersebut akan dikucurkan sebesar Rp 3, 2 triliun bagi sekolah-sekolah swasta yang terdampak.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto mengatakan, sekolah swasta memang mengalami kondisi yang sulit dan berat. Sehingga setiap keputusan yang tidak konkret tak akan mengurangi dampak luar biasa yang dihasilkan Covid-19.
“Kita harus rangkul permasalahan ini dengan semangat gotong royong pula. Karena bantuan tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan itu, tapi bisa mengurangi sedikit beban,” ujarnya dalam zoom meeting bersama Kemendikbud, Rabu (24/6).
Realokasi anggaran serta reprograming sejumlah hal menjadi sebuah keniscayaan yang dapat menambal kesulitan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi swasta di Indonesia yang terdampak Covid-19. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam menjelaskan, di kondisi sulit seperti ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 yang didalamnya terdapat ruang untuk memberikan keringanan bagi mahasiswa melalui berbagai skema.
“Kami berikan keringan kepada para mahasiswa melalui berbagai skema,” kata Nizam.
Adapun skema tersebut dilakukan mulai dengan menurunkan uang kuliah tunggal (UKT), membebaskan sementara uang kuliah hingga kondisi pandemi berangsur pulih dengan skema dapat dicicil dan lain sebagainya.
“Tapi prinsip yang paling penting adalah bagaimana uang kuliah ini berkeadilan. Sehingga semangat gotong royong juga tercapai. Yang mampu, silakan membayar sesuai dengan kemampuannya, yang belum mampu, maka bisa dibantu dengan berbagai skema. Intinya, kita saling mengisi satu sama lain agar beban ini ringan dipikul,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
