REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) pariwisata secara normal baru yang akan menjadi acuan pemerintah daerah membuka aktivitas sektor tersebut di tengah pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Pariwisata Riau Roni Rakhmat mengatakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah memutuskan bahwa kabupaten dan kota yang berada di zona hijau dan kuning dapat mulai mempersiapkan pola adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman di masa pandemi. Untuk itu, Dispar Riau menggelar rapat koordinasi yang antara lain mengundang kepala Dinas Pariwisata se-kabupaten/kota di Riau untuk menyusun SOP tersebut.
“Kami telah menggelar rapat koordinasi yang dihadiri kepala Dinas Pariwisata kabupaten/kota di Riau. Pada rapat tadi membahas SOP pariwisata di era new normal (normal baru) yang akan menjadi acuan bagi kabupaten/kota, sehingga SOP yang diterbitkan kabupaten/kota untuk usaha pariwisata bisa sama antarsatu kabupaten dengan kabupaten/kota yang lain,” kata dia, Rabu (25/6).
Ia mengatakan kepala Dinas Pariwisata yang hadir meminta agar Dinas Pariwisata Provinsi Riau ikut membantu mempromosikan bahwa pariwisata Riau siap untuk dikunjungi pada normal baru dan kabupaten/kota agar mempersiapkan diri untuk menyambut kunjungan wisatawan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Dia mengatakan bahwa pihaknya masih menyusun SOP tersebut. Dispar Riau akan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Riau, Biro hukum, Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, pengelola/pelaku pariwisata, dunia usaha, khususnya pelaku industri pariwisata serta kolaborasi Pentahelix.
“Pelaksanaan SOP ini harus melalui tahapan prakondisi yakni edukasi, sosialisasi, dan simulasi sesuai dengan kondisi kawasan pariwisata alam dan memperhatikan karakteristik masyarakat di daerah masing-masing. Pengelola kawasan pariwisata alam harus menyiapkan protokol kesehatan dan manajemen krisis hingga ke tingkat operasional di setiap kawasan serta melakukan monitoring dan evaluasi selama fase prakondisi dan fase implementasi,” katanya.
Rakor juga membahas penyusunan jadwal kalender pariwisata 2021 agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan yang bersamaan di kabupaten/kota, membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang pada 2021 Provinsi Riau tidak masuk dalam prioritas penyaluran DAK fisik.
“Kami nanti juga akan memfasilitasi pertemuan kadispar kabupaten/kota dengan para pengusaha 'travel agent dan tour operator' untuk menyusun paket wisata di Provinsi Riau, sehingga dapat dipromosikan dalam era 'new normal' saat ini,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
