REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan jumlah peserta kampanye dalam bentuk rapat umum terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 akan dibatasi agar bisa menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
"Berkaitan dengan rapat umum terbuka berapa maksimal pengikutnya, kemudian berapa jumlahnya dan syaratnya seperti apa, nanti agar sesuai protokol pencegahan Covid-19 akan diatur secara teknis di dalam Peraturan KPU," kata Komisioner KPU Bantul Joko Santosa, Rabu (24/6).
Berkaitan dengan pembatasan peserta rapat umum terbuka pada kampanye Pilkada, KPU Bantul sudah menyampaikan maupun sosialisasikan kepada pimpinan partai politik (parpol), maupun bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi, baik secara langsung maupun rapat virtual.
"Jadi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan di masa pandemi Covid-19 secara teknis itu akan diatur berapa jumlah seluruhnya, dan KPU sudah ada konsultasi dengan Gugus Tugas RI berapa maksimal untuk pertemuan terbuka dan di ruangan, itu secara rinci di dalam Peraturan KPU sudah diatur," katanya.
Akan tetapi, katanya, pihaknya belum dapat menjelaskan secara rinci batasan-batasan dalam pelaksanaan kampanye terbuka dan akan membahas lebih lanjut terkait pembatasan peserta serta mekanisme kegiatan kampanye di masa pandemi wabah virus corona jenis baru tersebut.
"Terkait mekanisme kampanye akan kita bahas lebih rinci sesuai dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan tahapan di masa pandemi Covid-19 ini. Kita secara intens akan membicarakan terkait dengan itu," katanya.
Ia mengharapkan pelaksanaan Pilkada Bantul tidak menjadi media atau wahana baru penyebaran Covid-19 di Bantul. "Kita harap pelaksanaan Pilkada dapat menjunjung demokrasi dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh stakeholder," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
