Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

Komisi VIII DPR Minta Kemensos Benahi Data Kemiskinan

Rabu 24 Jun 2020 11:55 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Hiru Muhammad

Perbaikan data kemiskinan akan memudahkan penyaluran bantuan bagi warga miskin. Ilustrasi,t ampak sejumlah warga antre tanpa jarak sosial untuk pengambilan bantuan sosial tunai (BST) Kemensos di Kelurahan Randugunting, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (19/5/2020). Kantor Pos Kota Tegal membagikan secara bertahap BST Kemensos sebesar Rp600 ribu per Kepala Keluarga (KK) untuk 5

Perbaikan data kemiskinan akan memudahkan penyaluran bantuan bagi warga miskin. Ilustrasi,t ampak sejumlah warga antre tanpa jarak sosial untuk pengambilan bantuan sosial tunai (BST) Kemensos di Kelurahan Randugunting, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (19/5/2020). Kantor Pos Kota Tegal membagikan secara bertahap BST Kemensos sebesar Rp600 ribu per Kepala Keluarga (KK) untuk 5

Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Jadikan pembenahan data kemiskinan tersebut tonggak sejarah pemerintahan saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Kementerian Sosial (Kemensos) membenahi data kemiskinan yang ada saat ini. Hal tersebut ia sampaikan sebelum membuka rapat kerja antara Komisi VIII dengan Kemensos, Rabu (24/6).  

"Kalau berpuluh-puluh tahun data kemiskinan itu carut marut pak, dan saya tahu komitmen pak menteri dan kita semua, apalagi komisi VIII sedang ada panja validasi dan verifikasi data kemiskinan, Kita berharap pak menteri di periode pak menteri ini data kemiskinan itu tuntas pak, dan itu akan dicatat oleh sejarah bangsa ini," kata Yandri dalam rapat kerja yang ditayangkan secara virtual, Rabu (24/6).

Yandri meyakini bahwa pembenahan data kemiskinan tidak sulit dilakukan. Menurut hal tersebut cukup dilakukan dengan menyandingkan Sekjen Kemensos dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk membagi klaster dan melakukan penyisiran per kota. Yandri menambahkan bahwa DPR juga telah mengundang dan mengajak kepala daerah dan kementerian untuk sama-sama fokus membenahi data kemiskinan tersebut.

"Kami yakin itu bukan kesalahan Kemensos, mana mungkin mensos tahu nama langsung per orang di tingkat desa. Nah ini di mana, apa di tingkat desanya kita perbaiki, di tingkat kecamatannya, di kabupaten, sehingga data itu benar-benar bisa dipertangungjawabkan," jelasnya.

Ia berharap di tahun 2021-2022 perbaikan data kemiskinan sudah mulai terlihat hasilnya. Bahkan akan lebih baik jika data tersebut rampung pada 2023. "Kalau sampai 2023 sudah selesai, wah itu top pak. Semua orang mengakui  data kemiskinan itu clear dan clean," ujarnya. 

Politikus PAN tersebut menegaskan komisi VIII DPR siap menjadikan pembenahan data kemiskinan tersebut sebagai tonggak sejarah pemerintahan saat ini. Dirinya juga berharap pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Kemensos, sebagai sumber data utama kemiskinan.

"Kalau nggak dia akan simpangsiur. oleh karena itu melalui rapat kerja ini kami mengapresiasi kerja keras pak menteri beserta seluruh jajaran tanpa kenal lelah siang malam menangani pandemi Covid 19 ini, walaupun ada beberapa kelamahan tapi kita yakin kelemahan itu bisa kita selesaikan dengan baik," tuturnya. 

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA