REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Persoalan validasi persyaratan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/ SMK/ SMALB Negeri tahun 2020 di Jawa Tengah, terus menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Khususnya terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD). Orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah tersebut bahkan mengancam bakal mempolisikan dan memperkarakan siapapun yang mencoba ‘mengakali’ persyaratan tersebut.
“Soal SKD, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur dengan menggunakan SKD aspal (red; asli tapi palsu),” ungkapnya, usai memimpin rapat evaluasi PPDB di ruang kerjanya, Selasa (23/6).
SKD aspal yang dimaksud, jelasnya, adalah surat keterangan berdomisili yang dikeluarkan, meskipun calon siswa yang bersangkutan faktanya tidak tinggal di dekat lingkungan sekolah tersebut.“Bukan tidak mungkin kalau cara- cara seperti ini penggunaan SKD Aspal masif, saya akan gandeng kepolisian dan penegak hukum untuk menindaklanjuti, karena ini termasuk pemalsuan data,” ungkapnya.
Oleh karena itu, gubernur pun mewanti-wanti kepada orang tua calon siswa dan calon siswa untuk jujur dalam proses PPDB kali ini, agar nantinya tidak berurusan dengan hokum jika terbukti melakukan pemalsuan data.
Berdasarkan laporan sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, banyak calon siswa yang menggunakan persyaratan SKD untuk mendaftar di sejumlah sekolah favorit yang ada di Jawa Tengah.
Ganjar meminta Disdik untuk mengerahkan semua guru di sekolah penyelenggara PPDB yang ada di daerahnya melakukan validasi dan verifikasi dengan cermat terkait dengan persyaratan SKD tersebut.
Disdikbud bahkan juga diminta menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ada di daerahnya masing- masing guna memastikan validasi serta akurasi SKD tersebut.“Saya ingin, semua didata berapa pendaftar yang menggunakan SKD, lakukan kroscek semuanya dengan benar, gandeng disdukcapil untuk melakukan ‘cleansing’ data agar ini benar- benar akurat,” ujar gubernur.
Tak hanya soal SKD, Ganjar juga mewanti-wanti adanya penggunaan sertifikat kejuaraan palsu. Untuk itu, pihaknya meminta Disdik harus jeli, teliti dan cermat dalam proses validasi serta verifikasi persyaratan tersebut.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau bahkan pemalsuan, jangan segan-segan untuk langsung mencoret calon siswa yang bersangkutan dari proses pendaftaran, karena ini soal kejujuran serta integritas.
Termasuk juga soal jalur afirmasi yang dikhususkan bagi anak tenaga medis yang kini bertugas dalam penanganan pandemi Covid-19, karena jalur itu hanya khusus bagi anak- anak pejuang medis.
Jadi kebijakan itu hanya diberikan khusus untuk anak- anak tenaga medis, tidak semuanya. Bahkan kalau sekarang ada yang mengaku tim penanganan Covid dan menggunakan itu juga tidak bisa.
“Misalnya saya sekarang ini juga masuk tim penanganan di gugus tugas Covid-19, tapi ya jangan kemudian saya mendaftarkan anak saya melalui jalur avirmasi anak tenaga medis tersebut,” teitu,” ungkap Ganjar.
Kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Jumeri menambahkan, penggunaan persyaratan SKD diakuinya banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang sebagai tempat pendidikan favorit.
Sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meminta agar dinasnya melakukan verifikasi serta akurasi SKD bakal ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan sistem pengecekan serta validasi dengan cermat.
Ia juga menyebut, beberapa sekolah favorit di Kota Semarang seperti SMAN 1 Semarang sudah ada 103 orang calon siswa yang mendaftar dengan menyertakan SKD.
Pun demikian di SMAN 2 Semarang serta SMAN 3 Semarang. “Masing- masing ada 114 dan 139 calon siswa yang mendaftar dengan menertakan syarat SKD,” tuturnya.
Nantinya, semua pendaftar yang menggunakan SKD akan dicek kebenarannya. Disdikbud provinsi Jawa Tengah juga telah menggelar rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se- Jawa Tengah untuk mengoptimalkan proses pengecekan tersebut.
Nanti seluruh guru akan ditugaskan untuk melakukan menverifikasi dan melakukan pengecekan ke lapangan. "Tidak hanya terhadap SKD, tapi juga persyaratan lain termasuk sertifikat kejuaraan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
